sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Politikus PDIP dorong pertemuan Jokowi-Prabowo dipercepat

Lingkaran satu dari Jokowi dan Prabowo diminta berperan aktif mempercepat pertemuan keduanya. Pertemuan diyakini menurunkan tensi politik.

Kudus Purnomo Wahidin
Kudus Purnomo Wahidin Kamis, 04 Jul 2019 12:48 WIB
Politikus PDIP dorong pertemuan Jokowi-Prabowo dipercepat

PDI Perjuangan berharap pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto segera terwujud. Apabila terus ditunda, partai banteng moncong putih itu khawatir ketegangan antara dua kubu akan terus terjadi. Padahal, pemilihan umum presiden (Pilpres) telah berlalu dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK). 

Politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya mendukung pertemuan kedua rival tersebut agar tensi politik di akar rumput bisa turun. "Kami setuju, kami sangat mendukung. Sebenarnya mereka dua sahabat yang telah menyampaikan apapun hasilnya tidak akan merenggangkan hubungan mereka. Ini bagus, itu sebabnya saya minta lingkaran satu dari masing masing tokoh ini untuk segera mempercepat pertemuan tersebut," kata Hendrawan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis(4/7).

Lewat pertemuan Jokowi dan Prabowo, kata dia, maka luka yang pernah terjadi bisa sembuh dan dapat membangun silaturahmi sesama anak bangsa. Meski demikian, Hendrawan berpesan, kalaupun pertemuan terjadii agar tidak membahas soal koalisi ataupun bagi-bagi kursi di kabinet. 

Lebih baik kalaupun membahas soal koalisi lewat pertemuan lanjutan. Sebab, menurut dia, tidak mudah menyusun komposisi kabinet.

Soal kemungkinan Partai Gerindra yang dikomandani Prabowo merapat ke koalisi Jokowi, menurut Hendrawan, tetap ada peluang. Sebab tidak ada oposisi yang abadi. Apalagi status oposisi dan koalisi tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

"Dalam konstitusi tidak ada istilah koalisi dan oposisi. Yang ada hanya gabungan partai politik. Yakni mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Istilah koalisi sebenarnya tidak ada dalam demokrasi  karena demokrasi kita kan gotong royong. Artinya bekerja bersama," papar Hendrawan. 

Jatah kursi menteri 

Di sisi lain, Hendrawan mengomentari soal jatah kursi menteri partai koalisi yang telah dipatok PKB dan NasDem. Ia meminta parpol koalisi menahan diri dan tidak terus mengangkat masalah jatah kursi kabinet menjadi konsumsi publik. 

Sponsored

Hendrawan bahkan menyebut permintaan PKB dan NasDem terlalu tinggi. Ia menuding permintaan kedua partai tersebut sekadar manuver untuk menebar pesona lewat pemberitaan media.

Ia mengklaim kalau PDI Perjuangan tetap yang paling berkontribusi atas keterpilihan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. "Kami saja tidak pernah memasang harga tinggi karena tidak mau melanggar azas kepatutuan. Kalau yang lain kursinya sepertiga, lalu kami minta berapa?" tukas Hendrawan.  

PDI Perjuangan akan menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi soal pembagian jatah kursi di Kabinet Kerja jilid II. Partai berlambang banteng tersebut menyebut kursi kabinet adalah kewenangan Presiden. 

Caleg Pilihan
Berita Lainnya
×
tekid