Menguatnya wacana Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinan hingga dua periode dinilai tidak hanya berdampak pada peta politik nasional menuju Pemilu 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi ambisi politik sejumlah elite partai koalisi yang selama ini dipersepsikan berpeluang menjadi calon wakil presiden.
Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai dorongan yang mulai digaungkan sejumlah pihak, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo, terhadap pasangan Prabowo-Gibran untuk kembali maju pada 2029 dapat dibaca sebagai kode keras konsolidasi politik. Namun, pada saat yang sama, wacana tersebut berpotensi mempersempit ruang kompetisi bagi figur-figur lain di dalam koalisi.
“Semakin kuat dorongan Prabowo-Gibran dua periode, semakin besar pula potensi kegelisahan di kalangan elite partai koalisi. Sebab, ada tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan memiliki kepentingan politik untuk masuk dalam bursa calon wakil presiden pada 2029,” kata Arifki, Senin (22/6).
Menurut Arifki, sejumlah nama seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, hingga Zulkifli Hasan selama ini kerap disebut memiliki modal politik dan posisi strategis untuk masuk dalam percaturan Pilpres 2029.
“Jika sejak sekarang muncul persepsi bahwa pasangan Prabowo-Gibran akan dipertahankan kembali di Pilpres 2029, maka ruang kompetisi untuk memperebutkan posisi calon wakil presiden otomatis menjadi lebih sempit. Hal ini tentu memengaruhi kalkulasi politik partai-partai koalisi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berpotensi menciptakan dilema politik di internal koalisi. Di satu sisi, partai-partai berkepentingan menjaga soliditas pemerintahan. Namun, di sisi lain, mereka juga memiliki kepentingan untuk meningkatkan posisi tawar dan menyiapkan kader terbaiknya menghadapi kontestasi nasional mendatang.
“Dalam politik, dukungan terhadap pemerintahan dan agenda suksesi sering berjalan beriringan. Karena itu, wacana dua periode tidak bisa dilihat semata-mata sebagai dukungan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, tetapi juga memiliki implikasi terhadap distribusi peluang politik di dalam koalisi,” jelasnya.
Arifki menilai kemunculan wacana tersebut juga berpotensi membuat sejumlah partai mulai melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi politik jangka panjang mereka. Terlebih, beberapa partai memiliki figur yang secara elektoral maupun struktural dinilai layak masuk dalam bursa kepemimpinan nasional.
Meski demikian, Arifki menegaskan bahwa arah politik 2029 masih sangat bergantung pada kinerja pemerintahan dalam beberapa tahun ke depan.
“Pada akhirnya, yang menentukan bukan elite politik, melainkan publik. Namun, ketika wacana dua periode mulai digaungkan sejak awal pemerintahan, partai-partai yang memiliki figur potensial tentu akan mulai menghitung ulang strategi dan posisi tawarnya,” katanya.
Menurut Arifki, semakin sering wacana Prabowo-Gibran dua periode dikemukakan ke ruang publik, semakin besar pula peluang munculnya kompetisi senyap di internal koalisi.
“Karena yang diperebutkan bukan hanya kekuasaan hari ini, tetapi juga tiket kekuasaan pada 2029,” pungkasnya.
