Kinerja seratus hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) dianggap memuaskan oleh publik. Survei Litbang Kompas yang digelar pada 4-10 Januari 2025 menemukan sebanyak 80,9% masyarakat puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. Hanya 19,1% yang menyatakan tak puas.
Dalam survei kali ini, sebanyak 1.000 responden dari 38 provinsi dilibatkan. Metode yang digunakan pencuplikan sistematis bertingkat dengan teknik wawancara. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan batas galat sekitar 3,1%.
Angka itu terbilang tinggi jika dibandingkan dengan masa 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) selama dua periode. Pada 2015, misalnya, survei Litbang Kompas menemukan hanya tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi hanya sekitar 65,1%. Sebanyak 34,9% tidak puas.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), Achmad Nur Hidayat berpendapat tingginya kepuasan publik pada pemerintahan Prabowo-Gibran patut dipertanyakan. Apalagi, apresiasi publik terhadap pemerintah direkam saat perekonomian tengah sulit dan terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja besar-besaran.
Achmad menduga kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran terkerek oleh peluncuran program makan bergizi gratis (MBG). Terlebih, survei Litbang Kompas dilakoni tak lama setelah program andalan Prabowo-Gibran itu diluncurkan.
"Hal ini sesuai dengan teori psikologi sosial yang menyatakan bahwa pengalaman positif yang baru saja dialami memiliki dampak lebih besar pada persepsi dibandingkan pengalaman jangka panjang," kata Achmad kepada Alinea.id di Jakarta, Senin (20/1).
Program MBG, menurut Achmad, mampu menciptakan efek positif yang kuat di benak publik. Selain MBG, Prabowo juga diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan populis yang baru diberlakukan, termasuk di antaranya pembatalan kenaikan PPN sebesar 12%.
"Survei Litbang Kompas mencerminkan antusiasme masyarakat terhadap pemerintahan baru dan program-program yang baru diluncurkan. Namun, jika survei dilakukan di waktu yang berbeda, hasilnya mungkin menunjukkan angka yang lebih moderat," kata Achmad.
Achmad menilai efek bulan madu politik juga turut membentuk persepsi optimisitis publik di awal masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Namun, Achamd mengatakan rezim Prabowo perlu berhati-hati dalam menafsirkan angka kepuasan yang tinggi.
"Tingkat kepuasan publik yang tinggi tidak selalu berarti bahwa masyarakat benar-benar puas secara mendalam. Dalam banyak kasus, angka ini mencerminkan harapan publik terhadap pemerintah baru, yang bisa berubah seiring waktu jika pemerintah gagal memenuhi ekspektasi tersebut," kata Achmad.
Tingkat kepuasan publik yang tinggi dan perekonomian yang lesu, kata Achmad, menunjukkan paradoks. Kejanggalan itu mengindikasikan persepsi publik cenderung dipengaruhi kuat oleh harapan terhadap Prabowo-Gibran, bukan oleh realitas objektif yang tengah mereka hadapi.
"Komunikasi pemerintah yang efektif dalam mengelola ekspektasi publik juga memainkan peran penting. Narasi yang dibangun pemerintah tentang keberhasilan program MBG dan komitmen mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi mampu mengurangi rasa ketidakpuasan, bahkan di kalangan masyarakat yang terdampak langsung oleh kesulitan ekonomi," kata Achmad.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengaku ragu dengan hasil survei Litbang Kompas yang mendapati tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo-Gibran mencapai 80,9% dalam 100 hari kerja.
"Di mana ekonomi lesu, dan kebijakan ekonomi cenderung menambah kontraksi perekonomian maka saya tidak yakin apakah benar masyarakat puas. Apalagi penutupan beberapa pabrik karena bangkrut. Pelaku usaha cenderung gamang dengan kebijakan pemerintah mau ke arah mana," ucap Esther kepada Alinea.id.
Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Indonesia tumbuh di kisaran 4,7%-5,5% pada 2024. Pada 2025, perekonomian nasional diestimasi bakal tumbuh di kisaran 4,8%-5,6%. Prabowo-Gibran sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun pemerintahannya.
Esther mengatakan daftar pertanyaan yang dipakai untuk mengukur kepuasan publik di masa seratus hari kerja Prabowo-Gibran harus dibuka ke publik. Ia khawatir persepsi publik terhadap kinerja pemerintah yang direkam Litbang Kompas tidak akurat atau kurang objektif.
"Harus lihat lagi daftar pertanyaan dalam kuesioner tersebut. Kemudian sample responden siapa dan bagaimana cara pengambilan samplenya karena itu akan sangat mempengaruhi hasilnya," kata Esther.