SBY: Berjuanglah agar hukum tak berjarak dengan keadilan

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meyakini masih ada integritas para penegak hukum di Indonesia. Ini disampaikan SBY via akun Twitternya di tengah manuver pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra (YIM) yang bakal mendampingi Demokrat kubu Moeldoko untuk menggugat AD/ART Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

"Money can buy many things, but not everything. Mungkin hukum bisa dibeli, tapi tidak untuk keadilan. Sungguhpun saya masih percaya pada integritas para penegak hukum, berjuanglah agar hukum tidak berjarak dengan keadilan," cuit SBY, Senin (27/9).

Menanggapi cuitan SBY itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra, menganggap sah-sah saja bila publik mengaitkan cuitan SBY dengan manuver Yusril tersebut.

"Silahkan saja jika publik menafsirkannya begitu," kata Herzaky kepada Alinea.id hari ini.

Demokrat, jelasnya, akan terus memperjuangkan harapan rakyat dan konsisten berkoalisi dengan rakyat. "Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. JR yang dilakukan YIM akan kami hadapi, karena JR yg dimaksud YIM hanya mau mengubah beberapa pasal AD/ART di kongres. Kami berkeyakinan JR YIM akan ditolak oleh Majelis Hakim," beber Herzaky.

Kepemimpinan AHY, jelasnya, akan tetap sah, apalagi uji formil dan materil terhadap AD/ART parpol diinilainya mengada-ada. "Kalau memang niatnya untuk perbaikan kualitas parpol, harusnya yang diuji AD/ART seluruh Parpol, termasuk PBB yang diketuai Yusril sendiri. Kenapa kami yang ditargetkan," katanya.

Ia menambahkan, Judicial Review AD/ART Parpol bukan hanya jarang, tapi tidak pernah terdengar. "Semua ahli hukum yang punya akal sehat, tahu batasannya. Bagi kami, ini hanya akal-akalan dari gerombolan KSP Moeldoko untuk mendapat perhatian publik," ungkapnya.

"JR yang dilakukan YIM akan kami hadapi, karena JR yg dimaksud YIM hanya mau mengubah beberapa pasal AD/ART di kongres," pungkas Herzaky. 

Sebelumnya, Yusril menyampaikan bakal menjadi pengacara Demokrat kubu KLB Deli Serdang untuk mengajukan uji materi atau judicial review terkait  AD/ART Demokrat ke MA. Judicial review tersebut meliputi pengujian formil dan materil terhadap AD/RT Partai Demokrat Tahun 2020, yang telah disahkan Menkumham 18 Mei 2020.