Sketsa oposisi setelah Jokowi lengser

Tak lama setelah hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) di Pilpres 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebar siaran pers. Hasto menegaskan PDI-P siap jadi oposisi pemerintahan. 

"Ketika PDI-Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan itu suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam rilis yang diterima Alinea.id, Kamis (15/2).

PDI-P mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud). Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan itu jadi yang terbontot, meraup suara pada kisaran 16-18%. Pasangan Prabowo-Gibran mendominasi dengan raupan suara kisaran 55-59%, diekor pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) pada kisaran 24-26%. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), salah satu parpol pengusung AMIN, juga siap jadi oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan rekonsiliasi pascapilpres tak harus berarti parpol-parpol bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran di pemerintahan. 

"Membangun oposisi yang sehat, itu juga bagian dari rekonsiliasi. Jadi rekonsiliasi tidak bermakna bahwa pasangan 01 (AMIN) bergabung dengan 02 (Prabowo-Gibran) karena proposalnya beda," ujar Mardani kepada wartawan di Jakarta, 

Selain PKS, pasangan AMIN juga didukung Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan ketiga partai itu bakal lolos ambang batas parlemen. Di kubu Ganjar-Mahfud, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masih belum pasti lolos ke Senayan.

Guru besar Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Sukron Kamil berharap partai-partai yang jagoannya kalah di Pilpres 2024 tak tergoda bergabung dengan koalisi parpol pengusung Prabowo-Gibran. Menurut dia, demokrasi yang sehat butuh oposisi yang kuat di parlemen. 

"Jokowi di periode kedua ini memang cenderung ugal- ugalan. Tiada memperhatikan etika politik. Saya kira ini terjadi salah satunya karena demokrasi berjalan tidak sesuai dengan standar. Semakin ke sini demokrasi semakin mirip Orde Baru," ucap Sukron kepada Alinea.id di Jakarta, belum lama ini.

Sukron berpendapat ketiadaan oposisi yang tangguh di masa pemerintahan mendatang bisa berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Apalagi, Jokowi kian menunjukkan tabiat sebagai pemimpin otoriter. Salah satunya dengan memberikan karpet merah bagi Gibran untuk meneruskan pemerintahannya. 

"Jangan sampai mereka malah tergoda masuk ke pemerintahan sebab oposisi yang kuat itu partai, bukan dari LSM. Saya berharap PDI-P yang akan menguasai parlemen harusnya menjadi oposisi bersama  partai- partai yang mengusung Anies-Muhaimin. Ini penting untuk check and balance agar ada manfaat dari demokrasi yang maksimal," ucap Sukron.

Kehadiran oposisi yang kuat, lanjut Sukron, penting untuk memastikan legislasi-legislasi bermasalah tidak lolos di parlemen. Ia mencontohkan mulusnya revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja pada periode kedua pemerintahan Jokowi lantaran kubu oposisi di DPR hanya diisi PKS. 

"Padahal, rakyat semakin sulit bekerja. Saya kira pihak yang kalah harus jadi oposisi demi kemaslahatan rakyat dan demokrasi. Demokrasi itu bukan sesuatu yang jahat dan tidak perlu dianggap pengganggu. Percayalah, kalau ada oposisi, demokrasi akan lebih stabil," ucap Sukron. 

Guru besar ilmu politik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai tak semua parpol yang jagoannya kalah di Pilpres 2024 bakal berada di kubu oposisi. 

Di lain sisi, ia berharap parpol-parpol yang memutuskan menjadi oposisi juga tak asal-asalan menentang program-program Prabowo-Gibran. Perlu ada kesepakatan di antara semua parpol mengenai arah pembangunan ke depan setelah Jokowi lengser. 

"Jadi, harus ada rekonsiliasi dan pembicaraan dari para parpol terkait ke depan seperti apa. Ini supaya pembangunan juga jelas dan masyarakat tidak jadi korban," ucap Cecep kepada Alinea.id, Kamis (16/2).

Cecep sepakat perlu ada oposisi kuat di pemerintahan. Dengan begitu, fungsi-fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi bisa berjalan optimal tanpa dikendalikan seenaknya oleh pemerintah. 

"Namun, oposisi ini harus objektif. Program pemerintah ke depan yang memang bagus harus katakan bagus. Kalau memang tidak bagus, silakan dikritik," ucap Cecep.