Survei IPO: Tren kepuasan penanganan pandemik terus turun

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah memaparkan, bahwa dalam survei pada 2-10 Agustus, ditemukan bahwa persepsi publik terhadap penanganan pandemik Covid-19 oleh pemerintah konsisten menurun.

"Dalam evaluasinya, penanganan pandemik belum memuaskan publik, apalagi PPKM Darurat. Presentasenya menurun dibandingkan dengan hasil penelitian pada April," jelas Dedi dalam diskusi daring 'Pandemi dan Konstelasi Politik 2024' pada Sabtu (14/8).

Dalam catatan IPO, tingkat ketidakpuasan publik terhadap PPKM darurat mencapai 67%. Khusus penanganan dalam bidang sosial meraih 69% angka ketidakpuasan, 73% dalam bidang ekonomi, dan 61% dalam bidang politik dan hukum.

"Kalau kita pisah secara detail berkaitan dengan kinerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, hasilnya memang linear dengan survei-survei kami sebelumnya sejak awal pandemik," tutur Dedi. "Trennya selalu menurun tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi terkait penanganan pandemik. Kali ini 41% tidak puas," kata Dedi lagi.

Dibandingkan dalam survei pada April, Jokowi meraih tingkat kepuasan 56% dan ketidakpuasan hanya 37%.

Selain itu, IPO juga mengukur apakah persoalan penanganan pandemik secara umum berdampak pada popularitas dan perspektif program-program pemerintah di kalangan kementerian.

"Hasilnya linear, kementerian-kementerian yang berkisar dalam penanganan pandemik mulai dari kemensos, kemenBUMN, dan kemenkes memiliki tingkat popularitas dan pengenalan program cukup tinggi," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua MPR dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan menilai, pemerintah tidak konsisten dalam hal penanggulangan Covid-19 di dalam negeri.

Dia menyebut, jika langkah pemerintah sejauh ini konsisten, maka seharusnya kasus Covid-19 di Indonesia telah melandai sejak lama.

"Jika kita melihat penanganan pandemik ini, secara terus terang (saya) mengatakan sedikit terlambat. Kebijakan-kebijakan pemerintah tidak konsisten," kata Syarief.

Kebijakan yang tidak konsisten tersebut, menurutnya, tercermin dari langkah-langkah awal yang dilematis saat menghadapi ancaman pandemik.

Syarief menilai, pemerintah jauh lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan dan keselamatan rakyat.