logo alinea.id logo alinea.id

Wasekjen PDI-P: Di luar pemerintahan juga mulia

Parpol-parpol pengusung Prabowo-Sandi diharapkan tidak merapat.

Cantika Adinda Putri Noveria
Cantika Adinda Putri Noveria Kamis, 04 Jul 2019 19:24 WIB
Wasekjen PDI-P: Di luar pemerintahan juga mulia

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI-Perjuangan Eriko Sotarduga menilai, partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah dalam posisi solid. Karena itu, ia berharap parpol pengusung Prabowo-Sandi tidak ramai-ramai pindah gerbong. 

"Kenapa semua harus ada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga suatu hal yang mulia, sama seperti PDI-Perjuangan selama 10 tahun ada di luar pemerintahan dan kami merasakan," ujar Eriko di kantor PDIP di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/7). 

Menurut Eriko, keberhasilan PDI-P dalam kontestasi pesta demokrasi pada level pilpres dan pileg tak lepas dari pengalaman panjangnya sebagai oposisi pemerintah. "Tapi, ini tentu tidak bisa dijadikan dasar kepada partai lain. Itu hak kewenangan dari partai masing-masing," imbuhnya. 

Eriko mengatakan, relasi antarparpol dan tali silaturahmi tidak akan putus meskipun parpol-parpol tidak berada dalam satu koalisi yang sama. Ia mencontohkan kedekatan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto. 

Sponsored

"Coba lihat pada waktu Asian Games, pada saat pertandingan pencak silat, beliau (Prabowo Subianto), sampai mengganti baju pendekarnya untuk menyambut Ibu Megawati. Bukankah pada waktu itu kami sudah berada bersebrangan dalam hal soal pilihan presiden?" tutur dia.

Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional santer dikabarkan bakal bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah. Namun demikian, hingga kini belum ada keputusan atau pun pernyataan resmi dari kedua partai tersebut. 

Wacana bergabungnya PAN dan Demokrat itu setidaknya ditolak oleh Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai NasDem. Menurut Eriko, setiap partai punya kebijakan masing-masing dalam menyikapi wacana pindah koalisi. "Itu adalah hak masing-masing partai dan itu tidak bisa kita campuri," tuturnya.