Guru Besar Ilmu Politik dari Australian National University (ANU), Marcus Mietzner, menyoroti kemunduran demokrasi yang terjadi selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Temuan riset mendalamnya ini dituangkan dalam buku terbarunya yang berjudul "Ruling Indonesia". Buku tersebut memotret secara rinci dinamika penurunan kualitas demokrasi di Indonesia sepanjang periode 2014–2024.
Reduksi demokrasi: Hanya sebatas kesejahteraan?
Menurut Marcus, Presiden Jokowi memiliki kecenderungan untuk menyederhanakan makna demokrasi. Konsep demokrasi direduksi seolah-olah hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sementara aspek krusial lainnya—seperti kebebasan berekspresi—cenderung diabaikan.
Marcus mengungkapkan bahwa dalam sebuah kesempatan wawancara, Jokowi sempat mengaku memang lebih berfokus pada dimensi kesejahteraan. Dalih yang digunakan adalah mayoritas masyarakat Indonesia lebih mendambakan kesejahteraan ekonomi ketimbang jaminan kebebasan berpendapat.
"Berdasarkan sumber yang saya miliki dan wawancara langsung dengan Pak Jokowi, menurut saya beliau kurang percaya pada (esensi) demokrasi. Faktanya, kualitas demokrasi di zaman Jokowi turun cukup drastis," ujar Marcus.
Terjebak angka survei
Marcus membedah bahwa paradigma Jokowi yang mengerdilkan nilai demokrasi ini sangat dipengaruhi oleh data yang kerap disajikan oleh lembaga survei. Data tersebut sering kali memperlihatkan bahwa publik lebih memprioritaskan perut (kesejahteraan sosial) ketimbang hak bersuara.
"Jika orang Indonesia ditanya untuk memilih antara kesejahteraan atau kebebasan berekspresi, sekitar 80% akan memilih kesejahteraan. Sementara yang memilih kebebasan berekspresi hanya 11%. Jadi, Pak Jokowi tidak terlalu memedulikan yang 11% itu," jelas Marcus.
Dampaknya, pemerintah lebih sering memanfaatkan instrumen demokrasi untuk memuluskan agenda pembangunan fisik dan ekonomi, sembari melonggarkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat. Marcus mengkritik keras logika ini. Menurutnya, esensi demokrasi bukan sekadar mematuhi kehendak mayoritas angka survei.
"Kalau hanya menjalankan demokrasi atas nama kehendak mayoritas, itu bukan demokrasi. Demokrasi justru hadir untuk melindungi kelompok minoritas melalui konstitusi dan peran pemerintah. Bagi kami pengamat ilmu politik, jika kebebasan warga negara tidak lagi dilindungi oleh negara, maka itu bukan lagi sistem demokrasi," tegasnya.
Glorifikasi Asian Values dan tuntutan "sopan santun"
Selain masalah kesejahteraan, Marcus juga menyoroti bagaimana kemunduran demokrasi ini diperparah oleh glorifikasi nilai-nilai Asia (Asian Values). Narasi ini kerap digunakan untuk menggeser nilai-nilai demokrasi Barat yang dianggap tidak cocok, namun pada praktiknya justru dipakai untuk melanggengkan kekuasaan. Nilai-nilai Asia yang diproduksi oleh penguasa cenderung bersifat normatif, seperti menghormati senioritas dan kewajiban menjaga sopan santun dalam mengkritik.
"Konsep ini mengarah pada senioritas dan keharusan bersikap santun kepada Pak Jokowi. Narasi yang dibangun adalah: 'Boleh kritik, asal santun.' Masalahnya, standar kesantunan itu ditentukan oleh pihak yang berkuasa," kata Marcus.
Ia menambahkan bahwa hakikat demokrasi seharusnya tumbuh dari rakyat, bukan didikte oleh penguasa. "Masyarakat memiliki hak untuk kritik keras jika kebijakan pemerintah merugikan mereka. Kalau rakyat menolak kebijakan yang tidak adil, kritik mereka ya harus keras, tidak bisa dipaksa santun," kata Marcus.
Kesimpulan: Demokrasi sebagai tameng pembangunan
Sebagai kesimpulan, Marcus menilai bahwa selama dua dekade kepemimpinan Jokowi, demokrasi hanya dijadikan tameng atau alat demi memuluskan target pembangunan ekonomi. Isu-isu substansial mengenai hak sipil dan kebebasan justru ditempatkan di nomor sekian.
"Demokrasi itu digunakan untuk dijadikan tujuan pembangunan. Semua dipahami hasil-hasil pemerintahan Jokowi itu nomor satu ekonomi dan pembangunan dan yang lain dinomorduakan. Jadi demokrasi menurun signifikan," kata Marcus.
