Fraksi PAN pertanyakan kinerja BPKH kelola keuangan haji
Pangkalnya, usulan kenaikan ongkos Haji 2023 tidak lepas dari kinerja BPKH.
Pemerintah harus jelaskan alasan mendesak Perppu Ciptaker
Publik perlu pemahaman agar Perppu Cipta Kerja tidak terus menjadi polemik.
Fraksi PAN sebut penolakan sistem proporsional tertutup bukan sekedar hore-hore
Pernyataan yang disampaikan didasari pemikiran rasional dengan basis tindakan moral yang benar.
Politikus PAN: PAN memilih pasif pada isu reshuffle
Apabila terjadi reshuffle, PAN menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
PAN kritik Kemenkes dan BPOM kurang bersinergi atasi gagal ginjal akut
Kemenkes harus segera mencari obat gagal ginjal akut ini. Obat tersebut harus segera diberikan kepada para pasien yang terpapar.
Laporan pelanggaran kampanye Zulhas ditolak, PAN: Pelapor tak paham UU Pemilu
Respons cepat Bawaslu dalam memproses laporan tersebut sangat diperlukan untuk menghindari perdebatan dan polemik berkepanjangan.
Tanggapan PAN atas pelaporan Zulhas ke Bawaslu terkait pelanggaran kampanye
Kegiatan yang dilakukan PAN di luar tahapan pemilu dan hingga saat ini belum ada penetapan partai politik peserta Pemilu Serentak 2024
Anggota DPR minta skenario pandemi ke endemi disiapkan
Pemerintah telah berhasil mengendalikan dan menurunkan kecepatan penularan Covid-19.
Isu reshuffle pada Rabu pon, PAN siapkan kader terbaik
Isu reshuffle atau perombakan kabinet Indonesia Maju diembuskan relawan Jokowi Mania (JoMan).
DPR minta data penerima BSU diperbaiki
Ada banyak duplikasi data, rekening tidak valid, rekening sudah tutup, dan ada juga rekening yang tidak sesuai dengan NIK.
Anggota Komisi IX DPR nilai kebijakan larangan mudik perlu diawasi
Pemerintah diminta perlu mensosialisasikan lagi pemberlakukan kebijakan tersebut pada publik.
Anggota Komisi IX DPR berharap Budi Gunadi dapat menjawab keraguan
Dari aspek manajerial, Budi Gunadi Sadikin disebut tidak bisa diragukan.
Siswa kesulitan belajar jarak jauh, PAN kritisi peran Mendikbud
Tidak heran jika kemudian ada banyak anak yang tidak bisa belajar, karena ketiadaan fasilitas dan tidak bisa mengakses pelajaran via daring.
Fraksi PAN DPR desak Presiden evaluasi Mendikbud Mas Nadiem
Selama menjadi menteri belum ada satu pun prestasi yang ditorehkan Nadiem.
Anggota Komisi IX DPR: Perpres Nomor 64/2020 harus dibatalkan
Ada empat alasan fundamental mengapa perpres itu wajib dibatalkan.
