Doli sebut Otorita IKN lebih cocok daripada DKI Nusantara
Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat sebelumnya mengusulkan agar pemerintahan Nusantara berupa daerah khusus seperti Jakarta.
DPR tunggu kejelasan dari KPU soal pemajuan pendaftaran capres-cawapres
Jika PKPU terbaru disetujui, maka pendaftaran calon presiden dan wakil presiden hanya tinggal satu bulan lagi dari sekarang.
Ahmad Doli sebut JK arahkan Golkar agar gabung ke Koalisi Perubahan
Namun, semua masukan, saran, dan pandangan dari politikus senior Partai Golkar tersebut akan ditampung terlebih dahulu
Golkar buka pintu bagi PDIP untuk menjalin koalisi
Salah setiap partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) diperbolehkan untuk membangun komunikasi dengan parpol lain.
Ridwan Kamil berniat maju lagi di Pilgub Jabar, begini respons Golkar
Partai Golkar sebenarnya belum membahas pilkada, namun fokus di persiapan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden.
DPR setujui Perppu Pemilu, pastikan Pemilu 2024 tak ditunda
Dengan disetujuinya Perppu Pemilu maka tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024.
Komisi II DPR panggil KPU bahas putusan PN Jakpus
Rapat dengan DPR mengenai putusan PN Jakpus akan dilakukan usai disetujui pimpinan DPR.
Diajak PKS, Golkar sebut tidak bahas Anies Baswedan
Doli memastikan jika sejauh ini belum ada pembahasan apapun mengenai pencalonan presiden.
Masa jabatan kades 9 tahun diklaim tak terkait presiden 3 periode
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun hanya memerlukan persetujuan DPR dan pemerintah dalam merevisi UU Desa.
Komisi II DPR akan minta penjelasan KPU soal dugaan kecurangan verifikasi parpol
Komisi II DPR akan meminta penjelasan pada KPU pada masa sidang berikutnya secara terbuka dan disiarkan secara langsung.
Ketua Komisi II DPR: Perppu Pemilu sudah di meja Jokowi
Pemerintah berkomitmen segera mengirimkan Perppu Pemilu ke DPR setelah Presiden Jokowi menandatanganinya.
Ketua Komisi II DPR desak pimpinan bentuk pansus tenaga honorer
Pansus ini untuk mencari solusi menyelesaikan permasalahan status tenaga honorer.
Komisi II DPR pertanyakan filosofi seragam baru Kementerian ATR/BPN
Yang menjadi ukuran adalah kinerja dari Kementerian ATR/BPN, bukan atributnya baru atau atributnya bagus atau tidak.
Sempat blackout, Wakil Ketua Banggar DPR mengaku sudah pulih
Muhidin terjatuh usai menyerahkan dokumen laporan Badan Anggaran DPR atas hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2023.
RUU DOB disahkan, Komisi II buka peluang revisi UU Pemilu
Penambahan tiga provinsi baru di Papua juga berdampak pada anggaran pelaksanaan Pemilu 2024.
Ketua Komis II DPR: Pemekaran 3 provinsi Papua disetujui mayoritas masyarakat
DPR tengah membahas penambahan tiga provinsi baru di tanah Papua, yakni Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan
Arsul Sani ungkap 3 kandidat terkuat dari Koalisi Indonesia Bersatu di Pilpres 2024
KIB masih tetap menjaring nama-nama yang dinilai berpotensi memenangkan Pilpres 2024.
Koalisi dengan PAN-PPP, Golkar konsisten usung Airlangga jadi capres
Menurut Doli, Golkar sudah melewati proses yang panjang sehingga akhir memutuskan mengusung Airlangga.
Komisi II DPR minta CPNS yang mengundurkan diri diberi sanksi
Menjadi seorang abdi negara merupakan sebuah pilihan hidup yang harus diketahui oleh CPNS sejak awal.
Hengkang dari Demokrat, Golkar harap IAS bawa serta gerbongnya
IAS hengkang dari Partai Demokrat setelah tak dipilih Ketua Umum Agus Harimurti Yudhyono dalam musda Demokrat Sulsel.
Komisi II dan KPU sepakati anggaran Pemilu 2024 Rp76 triliun
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat konsinyering yang dilakukan secara tertutup pada 13-15 Mei 2022 lalu.
Menteri ATR minta KAHMI mengubah pendekatan dalam kaderisasi
Sofyan saat membuka Rakornas IV Korps Alumni KAHMI di Kota Batam.
DPR sebut Pemilu 2024 rumit, KPU usul 21 Februari
Komisi II DPR nilai Pemilu 2024 punya kompleksitas sangat tinggi.
Ketua Komisi II DPR sebut ada fraksi minta tunda bahas RUU Pemilu
DPR akan mengadakan rapat untuk meminta sikap tegas dari seluruh fraksi apakah mengubah regulasi tersebut atau tidak.
Mangkir, Yasonna buat kesal Komisi II DPR
Dewan memutuskan menunda raker karena Menkumham kembali tidak hadir.
