Kemlu dinilai berlebihan panggil perwakilan PBB atas kritik KUHP
Imparsial mengkritisi pemanggilan perwakilan PBB oleh Kemlu terkait komentar atas KUHP.
Soroti kasus kekerasan terhadap anak di Papua, Imparsial desak evaluasi kebijakan operasi militer
Peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada Kamis (27/10) pukul 06.00 WIT di Kampung Yuwanain Arso II, Distrik Arso, Kabupaten Keerom.
Imparsial desak pemerintah evaluasi vonis hukuman mati di Indonesia
Indonesia masih masuk ke dalam sedikit negara yang masih menjatuhkan vonis hukuman mati di berbagai tingkat pengadilan.
Peristiwa Kanjuruhan, Kapolri diminta tidak hanya memecat anggotanya
Imparsial mendesak pertanggungjawaban pidana anggota Polri dari peristiwa Kanjuruhan.
Imparsial kritik kepala daerah Cilegon yang menolak pendirian Gereja Maranatha
Gufron menilai, tindakan tersebut melanggengkan politik pengistimewaan terhadap kelompok mayoritas yang mendiskriminasi minoritas.
Imparsial desak otoritas evaluasi peran militer di Papua
Proses hukum terhadap enam anggota TNI terduga pelaku pembunuhan dan mutilasi harus dijalankan secara objektif.
Kritik Imparsial soal pejabat resmikan Gedung Dakwah ANNAS
Dikhawatirkan akan menjadi contoh dan sekaligus preseden buruk yang dapat direplikasi dalam kegiatan-kegiatan lain jaringan organisasi ini.
Imparsial: Pemaksaan penggunaan jilbab di sekolah timbulkan trauma psikis
Penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri harus mengedepankan prinsip demokratis, berkeadilan serta tidak diskriminatif
HAM dan penegakan hukum masih dikesampingkan
Pemerintah dianggap masih fokus pada pembangunan ekonomi dan pandemi Covid-19.
Komnas HAM: Munir mengadvokasi isu penting hubungan sipil-militer
Upaya melindungi para pembela HAM tidak sejalan dengan perlindungan yang diberikan negara.
Polisi kembali diadukan ke Komnas HAM
Laporan terkait lanjutan kasus pelanggaran HAM terhadap peserta aksi pada September 2019.
Abaikan WNI eks ISIS, pemerintah dianggap langgar konstitusi
SIkap pemerintah tak ubahnya membiarkan warganya meneror negara lain.
Imparsial sarankan mediasi untuk redakan polemik Sukmawati
Sukmawati dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena diduga menista agama Islam.
Imparsial: Ormas paling banyak langgar kebebasan beragama pada 2019
Sepanjang 2019, ada 30 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB).
Pencalonan Indonesia sebagai Dewan HAM PBB dipertanyakan
Gufron menilai indikator utama HAM di Indonesia tidak berjalan dengan baik, karena masih adanya vonis hukuman mati kepada narapidana.
Presiden Jokowi diminta keluarkan Perppu untuk batalkan UU KPK
Revisi UU KPK yang baru disahkan DPR tersebut dinilai cacat formil.
Perpres Nomor 37 tentang jabatan TNI cuma solusi jangka pendek
Tetap dibutuhkan upaya dan strategi tambahan untuk mencegah terjadinya penumpukan perwira tinggi TNI non job di masa yang akan datang.
Prajurit TNI duduki kementerian atau lembaga cederai reformasi
Wacana TNI aktif bisa duduki kementerian atau lembaga pemerintahan karena banyak perwira TNI tak punya jabatan atau non job.
