DPRD dan Pemkab Pati sepakat kembalikan wewenang pengisian perangkat desa ke Pemdes
Menurut Ali, Perbup 55 tidak sesuai dengan peraturan di atasnya, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun undang-undang (UU).

Politikus PKS usul gaji kades Rp3,7 juta dan dapat fasilitas bak bupati
Dalam revisi UU Desa, DPR juga menyetujui perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dari 6 tahun per periodenya.

PAN dukung perpanjangan masa jabatan kades, ini dalihnya
Fraksi PAN juga mengusulkan para kades dapat menjabat lebih dari 2 periode atau minimal 18 tahun dalam RUU Desa.

Baleg DPR setujui masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun
Mulanya, masa jabatan kades selama 6 tahun dan dapat dipilih kembali hingga 2 kali masa jabatan.

Desa Kersik Kukar layani publik secara digital
Website yang dikembangkan sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia.

Jaga ketertiban, Bupati Kukar dorong optimalkan pemberdayaan Linmas
Edi mengingatkan kepala desa dan lurah agar bersinergi dengan Kamtibmas setempat dalam menjaga stabilitas di desa/kelurahan.

Pemerintah dan DPR didesak tolak perpanjangan masa jabatan kepala desa
Korupsi di level desa konsisten menempati posisi pertama sebagai sektor yang paling banyak ditindak.

Pemkab Kukar minta kades tidak terpengaruh wacana perpanjangan masa jabatan
Arianto meminta kades tetap fokus dengan pelaksanaan tugas untuk pembangunan desa masing-masing.

Masa jabatan kades 9 tahun diklaim tak terkait presiden 3 periode
Perpanjangan masa jabatan kades menjadi 9 tahun hanya memerlukan persetujuan DPR dan pemerintah dalam merevisi UU Desa.

Jabatan 9 tahun kades, godaan nakal parpol jelang Pemilu 2024
Kepala desa, BPD, dan perangkat desa akan menuntut balik partai politik yang menyuarakan bola panas tersebut.

Politikus NasDem Charles Meikyansah dukung perpanjangan masa jabatan kades
Saat aksi di depan DPR, ada 10 tuntutan APDESI tentang revisi UU Desa.

Cak Imin dukung revisi UU Desa bahas perpanjangan jabatan kades
PKB siap mengawal revisi UU Desa masuk program legislasi nasional (prolegnas) prioritas.

Geruduk DPR, ribuan kades tuntut perpanjangan masa jabatan
Selain itu, para kades menuntut alokasi dana desa sebesar 10% dari total APBN setelah dikurangi subsidi dan pembayaran utang negara.

Politikus PDIP Said Abdullah sepakat masa jabatan kades 9 tahun
Berdasarkan Pasal 39 UU Desa, masa jabatan kades selama 6 tahun. Ia dapat menjabata paling banyak 3 kali masa jabatan.

Kepala desa di Kukar akan terima tunjangan tiap bulan
Arianto mengatakan total pembayaran perangkat desa, kepala desa, dan anggota BPD Kukar sepanjang 2023 mencapai Rp11 Miliar.

Integrasikan data tiap desa, DPMD Kukar siapkan aplikasi SiDesa
Hal ini bertujuan untuk bisa mengubah pola pikir dan budaya kerja yang selama ini sendiri-sendiri.

Jadwal diundur, kades terpilih di Kukar akan dilantik pada 27 Oktober 2022
Pengunduran ini dilakukan untuk menyesuaikan masa jabatan kades sebelumnya.

Pilkades Kukar akan digelar di 86 desa
Pilkades ini akan diselenggarakan di 86 desa terdiri dari 16 kecamatan.

Mendes ajak APDESI evaluasi masa jabatan kepala desa
Abdul Halim mengklaim, masa jabatan kepala desa (kades) relatif pendek sehingga waktu melakukan terobosan pembangunan tidak optimal.

306 orang akan maju di Pilkades serentak Kukar 2022
Pemkab Kukar akan menetapkan 306 orang sebagai calon kepala desa pada 31 Juli 2022.

Bupati Kukar minta pengurus Badan Permusyawaratan Desa lebih pahami tugas
Pemkab Kukar mendorong Pengurus BPD lebih memahami tugas-tugasnya serta pemerintahan desa.

Pemkab Kukar jadwalkan Pilkades pada 14 September 2022
Perhelatan ini akan digelar serentak 86 desa di sejumlah kecamatan.

Pemkab Mojokerto gelar sosialisasi pelaksanaan Pilkades Serentak 2022
Dibutuhkan kepemimpinan kepala desa yang mumpuni, yang memahami kebutuhan desa serta masyarakatnya.

Lawan hukum, kepala desa mulai genit urus politik presiden
Dukungan tiga periode merupakan bentuk pengkhianatan kepala desa atas sumpah pelantikan.

Apdesi versi Kemenkumham bantah minta perpanjang masa masa jabatan presiden
Kepolisian diminta ungkap aktor intelektual yang menggiring isu, seolah-olah seluruh anggota Apdesi medukung perpanjangan jabatan presiden.
