sun
moon
a l i n e a dot id
fakta data kata
logo alinea.id

Berita Kumpulan Mantan Napi Korupsi Hari Ini

Mantan Napi Korupsi

Dulu pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi

PAN dukung eks napi koruptor boleh maju di pilkada

PAN juga siap menampung eks koruptor yang mau maju menjadi kepala daerah.

Senin, 09 Des 2019 21:39 WIB
PAN dukung eks napi koruptor boleh maju di pilkada

KPK kecewa KPU tak larang eks koruptor maju pilkada

KPU hanya melarang mantan bandar narkoba dan mantan napi kejahatan seksual ikut pilkada.

Senin, 09 Des 2019 14:14 WIB
KPK kecewa KPU tak larang eks koruptor maju pilkada

Masyarakat makin tak percaya bekas napi korupsi maju pilkada

KPU seharusnya berjuang sungguh-sungguh memasukkan aturan larangan mantan narapidana korupsi maju dalam pilkada karena beberapa alasan.

Minggu, 08 Des 2019 18:04 WIB
Masyarakat makin tak percaya bekas napi korupsi maju pilkada

Larangan koruptor nyalon, KPU disarankan gugat UU Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melarang bekas narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

Senin, 25 Nov 2019 05:01 WIB
Larangan koruptor nyalon, KPU disarankan gugat UU Pilkada

Tito Karnavian: Jadi bupati harus punya modal Rp50 miliar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap untuk menjadi bupati, minimal memiliki uang Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.

Rabu, 06 Nov 2019 20:34 WIB
Tito Karnavian: Jadi bupati harus punya modal Rp50 miliar

Larang eks koruptor ikut pilkada, KPU minta revisi UU

PKPU dinilai tidak cukup untuk melarang eks koruptor ikut pilkada.

Senin, 04 Nov 2019 19:48 WIB
Larang eks koruptor ikut pilkada, KPU minta revisi UU

PKPU tak cukup kuat tutup pintu bagi eks koruptor

Sebelumnya, KPU sudah pernah melarang eks napi kasus korupsi ikut pemilu.

Selasa, 13 Agst 2019 13:25 WIB
PKPU tak cukup kuat tutup pintu bagi eks koruptor

PKB kini tolak eks koruptor maju pilkada

PKB sempat mendukung eks napi kasus korupsi maju di Pilkada 2018.

Kamis, 01 Agst 2019 21:01 WIB
PKB kini tolak eks koruptor maju pilkada

Alasan Menkumham tolak koruptor kakap masuk Nusakambangan

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai rencana pemindahan narapidana korupsi ke Lapas Nusakambangan tidak efektif.

Selasa, 25 Jun 2019 22:30 WIB
Alasan Menkumham tolak koruptor kakap masuk Nusakambangan

Kontroversi koruptor kakap dipindah ke Nusakambangan

Keinginan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan narapidana koruptor kelas kakap ke Nusakambangan ditolak oleh Kemenkumham.

Rabu, 19 Jun 2019 05:25 WIB
Kontroversi koruptor kakap dipindah ke Nusakambangan

Dalih Demokrat ihwal caleg eks koruptor

Partai Hanura, Partai Golkar dan Partai Demokrat tercatat sebagai penyumbang caleg eks koruptor terbesar.

Selasa, 19 Feb 2019 21:26 WIB
Dalih Demokrat ihwal caleg eks koruptor

Hanura terbanyak loloskan caleg eks koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan tambahan 32 nama baru di daftar caleg eks koruptor.

Selasa, 19 Feb 2019 13:38 WIB
Hanura terbanyak loloskan caleg eks koruptor

Caleg eks koruptor berpeluang kembali terpilih

Caleg mantan koruptor punya kepandaian negosiasi dan kemampuan mempersuasi masyarakat.

Jumat, 15 Feb 2019 22:06 WIB
Caleg eks koruptor berpeluang kembali terpilih

Perludem tambah 14 nama caleg mantan narapidana korupsi

Setelah KPU merilis 49 nama, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menambahkan 14 daftar nama caleg mantan narapidana korupsi.

Kamis, 07 Feb 2019 19:09 WIB
Perludem tambah 14 nama caleg mantan narapidana korupsi

Caleg koruptor: Golkar dan Gerindra terbanyak

Caleg mantan narapidana korupsi terbanyak dari Partai Golkar 8 orang, Gerindra 6 orang, dan Hanura 5 orang. Simak infografis selengkapnya.

Sabtu, 02 Feb 2019 00:54 WIB
Caleg koruptor: Golkar dan Gerindra terbanyak

Daftar nama caleg eks koruptor potensial bertambah

KPU di daerah mengabarkan masih ada nama caleg eks koruptor yang belum diumumkan ke publik.

Jumat, 01 Feb 2019 15:48 WIB
Daftar nama caleg eks koruptor potensial bertambah

Ini daftar 49 caleg DPR dan DPD mantan koruptor

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan nama-nama calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana korupsi. Simak daftarnya.

Rabu, 30 Jan 2019 23:34 WIB
Ini daftar 49 caleg DPR dan DPD mantan koruptor

KPU akan umumkan caleg mantan napi malam ini

KPU akan mengumumkan seluruh caleg eks napi korupsi, narkoba dan kekerasan seksual pada anak malam ini.

Rabu, 30 Jan 2019 13:48 WIB
KPU akan umumkan caleg mantan napi malam ini

Tiga calon anggota DPD ini mantan narapidana korupsi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan tiga mantan narapidana korupsi sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Jumat, 21 Sep 2018 01:14 WIB
Tiga calon anggota DPD ini mantan narapidana korupsi

Inilah caleg DPRD mantan napi korupsi

Mantan narapidana koruptor yang diloloskan yaitu, mereka yang telah melakukan sidang adjudikasi atau sengketa ke Bawaslu. 

Kamis, 20 Sep 2018 23:10 WIB
Inilah caleg DPRD mantan napi korupsi

Jalani putusan MA, KPU tetap berikan syarat bagi napi korupsi

Mantan narapidana kasus korupsi masih mungkin gagal mengikuti kontestasi Pileg 2019.

Rabu, 19 Sep 2018 21:16 WIB
Jalani putusan MA, KPU tetap berikan syarat bagi napi korupsi

KPK: Caleg koruptor harus dibatasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerukan hak calon anggota legislatif (Caleg) koruptor harus dibatasi.

Rabu, 19 Sep 2018 01:18 WIB
KPK: Caleg koruptor harus dibatasi

KPU patuhi MA soal koruptor nyaleg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mematuhi putusan Mahkamah Agung (MA) soal koruptor boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (nyaleg).

Selasa, 18 Sep 2018 22:54 WIB
KPU patuhi MA soal koruptor nyaleg

Bawaslu dukung wacana menandai mantan napi koruptor

Bawaslu juga mengusulkan agar KPU mengumumkan calon legislatif yang pernah menjadi mantan narapidana korupsi. 

Selasa, 18 Sep 2018 12:10 WIB
Bawaslu dukung wacana menandai mantan napi koruptor

Tren korupsi politik dan birokrasi kian marak

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap fakta baru tren korupsi saat ini berupa kombinasi antara politik dengan birokrasi.

Selasa, 18 Sep 2018 03:23 WIB
Tren korupsi politik dan birokrasi kian marak
Selanjutnya