Pemerintah disebut tidak cukup hanya dengan pulangkan eksil
Negara perlu mengungkapkan permohonan permintaan maaf. Langkah ini sebagai bagian dari keadilan yang harus dipenuhi.
Inilah alasan peluncuran penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh
Tidak terlepas dari kontribusi penting Aceh dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia selama ini.
Ridwan Kamil: Menko Polhukam putuskan nasib Al Zaytun Selasa atau Rabu
Kementerian Agama (Kemenag) sudah siap melakukan tindakan hukum administratif.
Jokowi tunjuk Menko Polhukam sebagai Plt Menkominfo
Johnny G Plate tersangka korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastuktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5
Ahmad Sahroni minta Bareskrim tindaklanjuti laporan Mahfud MD soal TPPO
Bareskrim Polri harus segera menelusuri, melakukan verifikasi dan tangkap daftar nama yang tercantum dalam laporan Mahfud.
Gelar rapat perdana Satgas TPPU, Mahfud MD: Segera memilah kasus
Mahfud MD berharap Satgas TPPU ini bisa sangat produktif sampai akhir 2023.
Pemprov DKI pastikan tak ada halalbihalal, pegawai masuk kerja normal
Pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta masuk kerja normal pukul 08.00 WIB. Pengecualian bagi yang mengambil cuti tambahan
PAN dan NasDem bersikeras data Sri Mulyani dan Mahfud berbeda
Perbedaan data diharapkan tidak terjadi sekecil apapun antarlembaga pemerintah.
BNPP akan resmikan lima Pos Lintas Batas Negara baru
Lima PLBN itu akan menambah 'pagar hidup' perbatasan wilayah negara Indonesia.
Rapat DPR-Mahfud memanas, Johan Budi: Jangan ada ancaman
Johan Budi mengingatkan kembali bahwa rapat yang dilakukan hari ini untuk mengklarifikasi uang Rp349 miliar di Kemenkeu.
DPR heran status Rafael Alun Trisambodo tidak jelas
Misbakhun berpandangan, padahal Rafael Alin diduga memiliki dana yang mencurigakan dan berpotensi pencucian uang.
Mahfud MD disebut kerap mengerdilkan DPR
Cecaran pertanyaan anggota DPR saat rapat dengan Mahfud MD dipandang hal yang biasa saja.
Transaksi Rp349 trilliun, Mahfud: Sri Mulyani dikelabui anak buahnya
Mahfud MD menyatakan laporan uang ghoib di Kemenkeu itu tidak sampai ke Menkeu Srimul.
Di hadapan DPR, Mahfud bersikuku sesuai wewenang beberkan uang Kemenkeu
Mahfud membantah Arteria Dahlan bahwa pengungkapan uang Rp349 T di Kemenkeu langgar aturan.
Mahfud: Transaksi mencurigakan Rp349 T di Kemenkeu banyak libatkan orang luar
Temuan ratusan triliun di Kemenkeu merupakan hasil analisa yang dilakukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Komisi III DPR sesalkan rapat dengan Mahfud MD bahas transaksi Rp300 T dibatalkan
Menurut Habiburokhman, rapat batal digelar lantaran surat dari pimpinan DPR ke Mahdud belum ditandatangani.
Pemerintah ajak Selandia Baru selamatkan pilot Susi Air di Papua
Warga Paro pun berbondong-bondong mengamankan diri ke Distrik Kenyam dengan berjalan kaki sejak Kamis (9/2) malam.
Gerah terdakwa divonis lepas, Polisi buka kasus Indosurya lainnya
Kasus Indosurya yang kini diselidiki berbeda dengan sebelumnya.
Mahfud MD angkat bicara soal kasus Indosurya
Mahfud MD menyatakan masyarakat tidak boleh kalah dari para pelaku Indosurya.
Menkopolhukam dan Bamsoet bahas masa depan Bumi Cendrawasih
Dalam dua pekan lagi, mereka akan berbincang kembali untuk mengupas topik ini.
Mahfud MD: Masyarakat kerap ambigu pada penanganan tindak terorisme
Apabila ada penindakan terhadap orang yang terlibat jaringan terorisme, maka pemerintah dicap diskriminasi.
Mahfud MD ungkap 3 agenda yang harus jadi perhatian BNPT, apa saja?
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bakal menghadapi tantangan besar dalam rangka penanganan terorisme di Tanah Air.
IPW desak Menko Polhukam turun tangan atasi mafia tambang
IPW menduga ada keterlibatan notaris, Polri, dan Kemenkumham untuk mengambilalih PT CLM selaku pemegang izin usaha pertambangan.
Mahfud MD bantah tudingan penyelesaian tragedi 1965 hidupkan lagi komunisme
Isu ini sempat merebak atas dibentuknya tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).
Mahfud MD sebut roda pemerintahan di Papua harus tetap berjalan
Mahfud masih enggan membeberkan langkah-langkah yang dimaksud untuk memastikan pemerintahan di Papua tetap berjalan sebagaimana mestinya.
