Niat mundur Mahfud: Demi etika pejabat publik atau kepentingan politik? 

Kurang dari sebulan dari momen pencoblosan Pemilu 2024, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengungkap rencananya untuk mundur dari kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Niat itu diungkap Mahfud dalam acara diskusi "Tabrak Prof" yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. 

Menurut Mahfud, ia sudah berniat melepas jabatannya sejak debat perdana Pilpres 2024 digelar, Desember lalu. Namun, rencana itu terpaksa ia tunda karena harus menyelesaikan beberapa tugas penting di Kemenkopolhukam terlebih dahulu.

Keputusan mundur, kata Mahfud, juga harus dibicarakan dengan parpol-parpol pengusung. "Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut. 

Mahfud saat ini berstatus sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan PDI-Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sejumlah parpol nonparlemen pada pertengahan Oktober 2023. 

Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro menyebut keptusan mundur Mahfud tepat. Menurut Herdiansyah, sudah semestinya para pejabat publik yang terlibat dalam Pemilu 2024, baik sebagai kontestan maupun anggota tim kampanye, melepas jabatannya. 

"Bahkan bukan sebagai pilihan. Tetapi, ini harus menjadi kewajiban dan mestinya sudah dilakukan (Mahfud) sejak saat memutuskan maju dalam Pilpres 2024," ucap Herdiansyah kepada Alinea.id di Jakarta, Rabu (24/1). 

Herdiansyah memandang sikap Mahfud perlu dicontoh pejabat publik lainnya yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasalnya, posisi sebagai menteri di kabinet Jokowi rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu. 

"Hal yang sama juga berlaku untuk (Menteri Pertahanan/Menhan) Prabowo (Subianto) dan semua yang memilih berkontestasi dalam pemilu 2024 ini," ucap Herdiansyah.

Diusung Gerindra dan sejumlah parpol lainnya, Prabowo saat ini juga maju sebagai calon presiden. Ia didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Prabowo belum berencana mundur dari posisi Menhan. 

Selain Prabowo, ada sejumlah menteri yang terlibat langsung dalam kontestasi Pilpres 2024. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, misalnya, tercatat jadi salah satu anggota tim sukses Prabowo-Gibran. Begitu pula Menteri BUMN Erick Thohir. 

Di kubu Ganjar-Mahfud, ada nama Sandiaga Uno yang kini masih berstatus sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Sandiaga menyandang jabatan sebagai anggota Dewan Pakar. 

Lebih jauh, Herdiansyah menyebut komitmen Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa berefek positif bagi demokrasi elektoral. Dengan keputusannya, Mahfud menetapkan standar etika yang tinggi bagi pejabat publik. 

"Untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan). Ini yang bisa membuat demokrasi elektoral kita menjadi lebih sehat. Seharusnya yang lain juga begitu. Atau setidaknya mereka cuti untuk menjaga etika," ujar dia. 

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai niat Mahfud untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam berbau kepentingan politik elektoral. Ia menyebut langkah itu diambil Mahfud demi mendapat simpati para pemilih yang bukan konstuen garis keras Jokowi. 

"Lebih terkesan motif politik mengingat itu tidak ia lakukan sejak awal pendaftaran di KPU dan bisa saja ini imbas kontestasi yang mereka nilai gagal mendapatkan simpati dari pemilih Jokowi," ucap Dedi kepada Alinea.id, Rabu (24/1).

Sejak awal, menurut Dedi, posisi Ganjar-Mahfud dilematis. Pasangan itu tak pernah tegas berada di posisi oposisi atau sebagai penerus Jokowi. Tindak-tanduk Ganjar-Mahfud, kata Dedi, sering kali tidak jelas di mata pemilih. 

"Mereka tidak tegas menentukan target pemilih. Itulah sebabnya, (pasangan ini) sesekali mempromosikan sebagai penerus Jokowi. Di sisi lain, mereka juga mengkritik Jokowi. Kemunduran Mahfud dari kabinet tidak akan banyak berdampak," kata Dedi.

Target lainnya, kata Dedi, ialah membidik para pemilih pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. "Ini pun akan sulit dicapai mengingat kondisi saat ini pemilih kian solid pada masing-masing pilihan," ucap Dedi.