Tim Hukum AMIN: Pemberantasan korupsi butuh political will presiden
Seorang presiden tidak boleh hanya berbicara pada tataran normatif dalam rangka pemberantasan korupsi.
Indeks persepsi korupsi Indonesia 2023 diprediksi tak membaik
IPK Indonesia 2022 jeblok sehingga turun ke peringkat 110 dari 180 negara.
Indeks korupsi Indonesia turun: Bukan berarti harus berhenti di sini!
Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk 2022 menyebutkan, kalau Indonesia peroleh skor 34 dengan peringkat 110.
Pemkab Gowa berhasil tingkatkan nilai SPI di atas rata-rata nasional
Peningkatan MCP Kabupaten Gowa ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki maturitas pengelolaan pemerintahan yang baik.
Ketua KPK sempat heran OTT banyak tetapi korupsi di Indonesia tidak hilang
Menurut Firli, memberantas korupsi tak cukup OTT. Perlu juga mengubah budaya di masyarakat dan pencegahan dengan perbaikan sistem.
KPK jamin independen dan tak tebang pilih berantas korupsi jelang Pemilu 2024
KPK menyatakan lembaga antikorupsi tidak terpengaruh dengan intervensi apapun.
IPW laporkan dugaan pemerasan oleh Wamenkumham ke KPK
Pelaporan ini berkaitan dengan adanya aliran dana sekitar Rp7 miliar yang diterima oleh dua asisten pribadi Wamenkumham.
KPK sebut Paulus Tannos ganti paspor di negara lain
Tim penyidik masih terus melakukan pencarian terhadap para pelaku kasus korupsi yang belum ditemukan.
Tingkatkan integritas, Pemkab Mojokerto bangun budaya antikorupsi
Ada beberapa yang dapat dilakukan oleh individu dalam mencegah korupsi yakni yang pertama, sebagai pejabat/pegawai dapat menjalankan amanah.
Pengamat: KPK cenderung lebih dominan politiknya
Ada indikasi Ketua KPK ingin menjadi capres dan hal itu dikhawatirkan memengaruhi upaya KPK dalam pemberantasan korupsi
KPK bekerja atas dasar UU, tak bisa dintervensi politik
Dugaan KPK berpolitik sangat-sangat berlebihan, dan cenderung tidak berdasar, karena pendapat itu tidak disertai fakta, data dan bukti.
Kampanye melawan korupsi, KPK gelar bus roadshow
Kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat ini, untuk memberikan pengetahuan dan kampanye dalam menghadapi korupsi.
KPK: Pemberantasan korupsi harus terus dikolaborasikan
KPK juga akan menjadikannya sebagai momentum untuk bekerja lebih keras demi Indonesia yang bebas dari korupsi.
Jokowi tegaskan akan terus kejar aset negara di kasus BLBI
Upaya pemberantasan korupsi juga terus dikejar untuk menyelamatkan aset negara.
KPK: Pelaku usaha perlu dilibatkan dalam pemberantasan korupsi
Hal ini dikarenakan praktik korupsi di dunia usaha umumnya melibatkan dua pihak, yakni pemberi suap dan penerima suap.
KPK: Praktik politik yang bebas korupsi di Indonesia masih rendah
Berdasarkan data penanganan perkara, hingga Januari 2022 tercatat 310 perkara yang melibatkan anggota DPR dan DPRD.
Kejaksaan periksa 3 bos perusahaan swasta terkait dugaan korupsi satelit Kemenhan
Sejumlah pihak yang diperiksa merupakan seorang direktur, bahkan dua di antaranya direktur utama.
KPK tetapkan mantan Gubernur Riau jadi tersangka korupsi
KPK sempat memanggil paksa Annas dari tempat tinggalnya di Pekanbaru, Riau.
Kejaksaan bentuk Satgas Khusus Tangani Korupsi
Tidak hanya diarahkan kepada subjek hukum orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.
KPK: Koordinasi pemberantasan korupsi ringan di lidah, tetapi mahal dipelaksanaan
Ketika rangkaian permainan antar-APH tidak memiliki satu komando, maka kemudian harmoninya tidak akan terbangun.
Survei 2 tahun kinerja Jokowi, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi memburuk
SMRC mencatat, persepsi atas kondisi penegakan hukum memburuk di masa Covid-19, belum kembali pulih ke masa sebelum pandemi.
Komisi III DPR minta Kejagung audit keseluruhan penanganan kasus korupsi
Komisi III DPR juga sering meminta ketegasan Kejaksaan Agung terkait penanganan perkara di kejaksaan, termasuk soal audit kerugian negara.
Mahfud MD akui setelah reformasi, korupsi makin meluas
Saat ini korupsi tidak lagi dilakukan di pucuk eksekutif, tetapi sudah meluas secara horizontal.
51 pegawai KPK dipecat, Pakar: Kita tidak tahu apakah Presiden "ngeprank"
Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi eksekutif harus perintahkan Ketua KPK dan Kemenpan-RB untuk mengangkat semua pegawai jadi ASN.
PKS: Jokowi jaga semangat pemberantasan korupsi
PKS minta KPK segera cabut surat keputusan penonaktifan 75 pegawai.
