KPK harap Jokowi terbitkan perpres perlancar penindakan
Perpres Dewas KPK diharap segera diselesaikan sehingga kerja pemberantasan korupsi tak terhambat.
Bambang Widjojanto: Perpres gerogoti independensi KPK
Presiden Joko Widodo berencana menerbitkan peraturan presiden (perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana KPK.
Pengamat pesimis Presiden bersedia batalkan Perpres Ortaka
Pegiat antikorupsi itu juga menilai, kecil peluang jika bekas Wali Kota Solo itu membatalkan pembahasan peraturan tersebut.
Perpres dinilai menegaskan niat Jokowi kerdilkan KPK
KPK tidak boleh ditempatkan pada posisi yang berada di bawah kekuasan pemerintah.
Ketua KPK: Perpres KPK bukan intervensi Presiden
Presiden Joko Widodo tengah merancang tiga perpres tentang KPK.
Perpres tentang KPK dianggap ilegal
Regulasi baru lembaga antirasuah itu hanya mengamanatkan Perpres tentang Pengangkatan Dewan Pengawas KPK.
Perpres KPK dinilai menyalahi kesepakatan internasional
Perpres KPK malah menegaskan KPK masuk pada ranah eksekutif
Yasonna tegaskan perpres KPK tidak untuk melemahkan
Perpres tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.
Pemerintah akan terbitkan tiga perpres terkait KPK
Dalam perpres tersebut tidak ada itikad, niat atau apapun dari pemerintah ingin melemahkan KPK.
Belum ada lagi penindakan dari KPK, Dewas: Sekarang musimnya cuti
Dewan pengawas belum dapat bekerja sebagaimana mestinya karena belum ada Perpres.
Aturan wajib, tapi sukarela
UU PSDN, Perpres Bahasa Indonesia, dan PMA Majelis Taklim merupakan indikasi gamblang inkonsistensi aturan yang dibuat pemerintah.
Bukan cadar dan celana cingkrang, orang radikal pasti intoleran
Ekspresi dalam cara berpakaian mengenakan cadar maupun celana cingkrang, belum tentu menunjukkan indikasi semangat radikalisme.
Pengaturan komprehensif e-dagang dibutuhkan segera
Untuk menerapkan hukum komprehensif yang mencakup berbagai aspek dan berdampak luas pada perdagangan elektronik, maka perlu Perpres.
Mahfud MD jelaskan makna hak veto menteri koordinator
Istilah veto untuk menko hanyalah istilah politis atau organisasional saja.
Perencanaan pembuatan peraturan dinilai tidak sistematis
Merujuk pada fakta DPR periode 2014-2019 yang hanya mampu merealisasikan 45% dari target 189 rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas.
Lewat Perpres, Jokowi wajibkan pegawai kantoran gunakan Bahasa Indonesia
Perpres ini mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah dan swasta.
Jokowi segera teken Perpres kendaraan ramah lingkungan
Presiden Joko Widodo segera menandatangani Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah untuk mendukung produksi kendaraan ramah lingkungan.
Kemenpora: Paskibraka putri pakai celana panjang sesuai aturan
Kebijakan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018.
Menpan tegaskan Perpres 37/2019 tak akan kembalikan dwifungsi TNI
Jabatan fungsional TNI bukan untuk mengisi kementerian dan lembaga.
Operasional bus listrik terkendala Perpres
Pengamat menilai terjadi tarik ulur kepentingan dalam penerbitan Perpres Mobil Listrik.
