Menag Yaqut: Perpres 82 wujud komitmen pemerintah ke pesantren
Dengan terbitnya Perpres 82 Tahun 2021 tersebut, pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran untuk bantu pesantren.
Kepala BRIN: Kenapa ribut? Ini kan cuma Dewan Pengarah
Kewenangan baru Ketua Dewan Pengarah BRIN yang tercantum dalam Perpres No. 78/2021 dipersoalkan anggota DPR dan pakar.
Ihwal Perpres 68/2021
Perpres ini diteken Presiden Jokowi pada 2 Agustus 2021.
Perpres 68/2021: Benahi aturan atau kendalikan menteri?
Perpres 68/2021 mengatur prosedur persetujuan Presiden terhadap kebijakan yang akan ditetapkan menteri/kepala lembaga.
Opsi-opsi mengoreksi regulasi BRIN
Tugas BRIN sebaiknya dibatasi hanya sebagai koordinator lembaga riset dan badan litbang kementerian.
Persoalan hukum integrasi BRIN
Perpres BRIN bisa dipersoalkan lantaran memberikan mandat integrasi empat lembaga riset ke dalam BRIN.
Tak sesuai UU Sisnas Iptek, Perpres BRIN bisa digugat ke MA-MK
UU 11/2019 mengamanatkan BRIN sebagai koordinator mengintegrasikan penelitian, bukan berperan pelaksana.
Tak sesuai UU Sisnas Iptek, Perpres BRIN berpotensi picu konflik kepentingan
Terjadi perbedaan arah pembentukan BRIN sebagaimana diamanatkan UU Sisnas dengan Perpres 33/2021.
Meramu integrasi BRIN dan lembaga riset yang ideal
Proses integrasi lembaga riset ke dalam BRIN harus sesuai aturan undang-undang.
Perpres BRIN baru dan jalan tengah integrasi lembaga riset
Pemerintah tengah menggodok regulasi baru untuk menggantikan Perpres BRIN.
Poin-poin Perpres teranyar tentang BRIN
Belum genap berusia tiga bulan, Pepres BRIN bakal diganti.
Belit regulasi dalam integrasi BRIN dan lembaga riset
Mandat integrasi empat lembaga dalam Perpres BRI tidak sinkron dengan substansi sejumlah undang-undang.
Struktur baru BRIN
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Jokowi teken Perpres Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Investasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM menggunakan SDM manusia dan anggaran yang tersedia pada BKPM.
Jokowi terbitkan Perpres 25/2021 tentang KLA
Anak, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
Perpres soal investasi industri miras sedang direvisi
Revisi dilakukan pemerintah untuk mencari narasi yang tepat.
Jokowi cabut aturan miras, Mahfud MD: Pemerintah tak alergi kritik
Mahfud mengklaim, kritik adalah vitamin yang harus diserap ke tubuh pemerintahan.
Pemerintah diminta lakukan kajian sebelum keluarkan kebijakan
Merujuk data WHO, setidaknya tiga juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama 2016.
Jokowi cabut ketentuan investasi miras, PAN: Perbaiki tim kepresidenan
Biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan jika regulasi seperti tarik ulur.
Bukti Jokowi responsif terhadap kritik dan masukan
Lebih khusus lagi bahwa Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari organisasi dan tokoh-tokoh Islam.
Jokowi cabut izin investasi miras, BKPM: Tak ganggu kepercayaan investor
Kebijakan Jokowi mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021 menuai beragam respons, dinilai tidak konsisten dan berubah-ubah.
Jokowi cabut Perpres Izin Investasi Miras, PPP: Para menteri hati-hati beri masukan
Fraksi PPP mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi.
Banjir kritik, Jokowi cabut lampiran Perpres investasi industri miras
Setelah menerima masukan dari ulama MUI, NU, dan Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah desak pemerintah cabut atau revisi PP Nomor 10 Tahun 2021
Ketentuan izin industri miras berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tingkat kriminal
KAMI: Perpres Investasi Miras sebabkan ketimpangan ekonomi
Perpres 10/2021 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).
