Belit regulasi dalam integrasi BRIN dan lembaga riset
Mandat integrasi empat lembaga dalam Perpres BRI tidak sinkron dengan substansi sejumlah undang-undang.
Struktur baru BRIN
Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Jokowi teken Perpres Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Investasi
Pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM menggunakan SDM manusia dan anggaran yang tersedia pada BKPM.
Jokowi terbitkan Perpres 25/2021 tentang KLA
Anak, sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini, adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
Perpres soal investasi industri miras sedang direvisi
Revisi dilakukan pemerintah untuk mencari narasi yang tepat.
Jokowi cabut aturan miras, Mahfud MD: Pemerintah tak alergi kritik
Mahfud mengklaim, kritik adalah vitamin yang harus diserap ke tubuh pemerintahan.
Pemerintah diminta lakukan kajian sebelum keluarkan kebijakan
Merujuk data WHO, setidaknya tiga juta orang di dunia meninggal akibat konsumsi alkohol selama 2016.
Jokowi cabut ketentuan investasi miras, PAN: Perbaiki tim kepresidenan
Biro hukum kepresidenan kurang peka terhadap situasi sosial, politik, budaya, dan keagamaan jika regulasi seperti tarik ulur.
Bukti Jokowi responsif terhadap kritik dan masukan
Lebih khusus lagi bahwa Presiden Jokowi sangat memperhatikan dan mendengarkan aspirasi dari organisasi dan tokoh-tokoh Islam.
Jokowi cabut izin investasi miras, BKPM: Tak ganggu kepercayaan investor
Kebijakan Jokowi mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) No.10/2021 menuai beragam respons, dinilai tidak konsisten dan berubah-ubah.
Jokowi cabut Perpres Izin Investasi Miras, PPP: Para menteri hati-hati beri masukan
Fraksi PPP mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi.
Banjir kritik, Jokowi cabut lampiran Perpres investasi industri miras
Setelah menerima masukan dari ulama MUI, NU, dan Muhammadiyah.
PP Muhammadiyah desak pemerintah cabut atau revisi PP Nomor 10 Tahun 2021
Ketentuan izin industri miras berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, kerusakan akhlak, dan meningkatnya tingkat kriminal
KAMI: Perpres Investasi Miras sebabkan ketimpangan ekonomi
Perpres 10/2021 dianggap bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).
Pengusaha pertanyakan Perpres No.10/2021
Jika investasi sektor miras ini terlalu dibuka lebar, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan kurang sehat.
Perpres 10/2021 akan batasi peredaran miras ilegal
Menurut Hendrawan, pemerintah tentu punya pertimbangan ketika menetapkan investasi industri miras bisa di empat provinsi itu.
Perpres Industri Miras, Amien: Jokowi sedang rusak akhlak dan moralitas bangsa
Presiden Jokowi didesak menarik perpres tersebut karena sudah sangat jelas miras dilarang dalam Al-Quran.
PKS desak Presiden tinjau ulang Perpres Investasi Miras
HNW mewanti-wanti pemerintah, bahaya dan dampak negatif miras yang sudah terjadi, contohnya penembakan di kafe Cengkareng.
Perpres Investasi Miras Bali-Papua diyakini tarik investor dan wisman
Kearifan lokal harus tetap dipertahankan, apalagi jika dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar.
Ketua MUI: Legalkan investasi miras hukumnya haram
Tak ada alasan menjadikan melegalkan investasi serta peredaran miras dengan alasan budaya atau kearifan lokal setempat.
Perpres 7/2021 perkuat penanganan terorisme
Perpres Nomor 7 Tahun 2021 jadi payung hukum perkuat koordinasi penanganan terorisme.
Kejagung mulai tangani kasus militer
Ada struktur Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer.
Fraksi PKS nilai pemerintah langgar kesepakatan soal sanksi penolak vaksin
Netty meminta pemerintah jangan mencabut hak fundamental rakyat dan layanan administratif.
Kemenkes: Sanksi bui penolak vaksinasi langkah terakhir
Penolak vaksinasi Covid-19 dinilai membahayakan orang lain.
Perpres soal sanksi vaksinasi dinilai cederai kesepakatan DPR-Menkes
Perpres Nomor 14 Tahun 2021 dianggap menekankan pendekatan represif ketimbang persuasif.
