Dilantik Presiden, Kepala BNPT Boy Rafli fokus kerja sama hingga luar negeri
Fokus kami nanti akan lebih meningkatkan kerja sama di dalam negeri maupun luar negeri karena kami tahu terorisme adalah transnational crime
KPK diminta buka penyelidikan dugaan korupsi Program Kartu Prakerja
Penunjukan 8 mitra platform digital diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama.
Data penerima bansos presiden dibenahi
Muhadjir mengakui, masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bansos.
Perppu Covid-19 pangkas kewenangan DPR
Ahmad Yani: Patut dicurigai agenda politik anggaran yang disusupkan pemerintah dalam Perppu Covid-19.
Jokowi dan Donald Trump berbicara lewat telepon bahas Covid-19
Kedua pemimpin negara juga turut saling menyampaikan duka cita kepada masing-masing warga negaranya yang menjadi korban Covid-19.
Pasal 207 KUHP disebut pasal karet
Rasyid: Pasal tersebut bisa dimanfaatkan oleh penguasa dalam membungkam pengkritiknya.
Menggunakan Pasal 207 KUHP harus didahului pengaduan
Polri jangan sewenang-wenang menggunakan Pasal 207 KUHP terkait penghinaan terhadap penguasa.
Telegram Kapolri soal penghinaan presiden dan pejabat negara tak urgen
Tobas: Mestinya Polri membuat skala prioritas mengeluarkan kebijakan dalam penanganan Covid-19.
Wisma Atlet Kemayoran siap digunakan sebagai tempat pasien Covid-19
Empat tower Wisma Atlet Kemayoran, akan dijadikan tempat penanganan Covid-19.
Karena Covid-19, KPK perpanjang laporan penyampaian LHKPN
Perpanjangan waktu untuk mencegah penularan Covid-19.
Presiden tinjau Alugoro-405, kapal selam ketiga buatan anak bangsa
Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membangun kapal selam.
Sah, Presiden Jokowi lantik Dewan Pengawas KPK
Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Kader anyar Demokrat: Dikontrak 10 tahun, didenda Rp1 miliar jika keluar
Para kader terbaru Demokrat dididik secara militer selama beberapa bulan terakhir.
Presiden beri grasi kepada koruptor alih fungsi hutan
Pemberian grasi itu, tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 23/G Tahun 2019 tertanggal 25 Oktober 2019.
Penambahan masa jabatan presiden menyimpang dari reformasi
Menambahkan periode jabatan presiden yang bertujuan merampungkan program-program yang telah dicanangkan merupakan argumentasi yang lemah.
Amendemen UUD 1945 berpotensi jadi bola liar yang berbahaya
Amendemen UUD 1945 harus dibatasi dan perlu fokus pada isu-isu tertentu saja.
Fadli Zon: Usulan perpanjang masa jabatan presiden, wacana berbahaya
"Orang mau mengubah apa nantinya bisa, nanti malah ada mempertanyakan dasar negara dan lain-lain yang membahayakan negara," kata dia.
Bamsoet tolak perpanjang masa jabatan presiden
Bamsoet juga mengatakan pemilihan presiden harus tetap melalui pemilu, bukan oleh MPR.
Penambahan masa jabatan presiden hanya sebatas wacana
Partai Demokrat akan tetap mempertahankan masa jabatan presiden, yakni dua kali menjabat. Dengan masing-masing satu kali dalam lima tahun.
MPR terima tiga wacana masa jabatan presiden
Pasal 7 UUD 1945 menjelaskan, presiden dan wakil presiden maksimal menjabat dua periode atau sepuluh tahun.
Jokowi berhak tunjuk langsung Dewan Pengawas KPK
Keberadaan Dewan Pengawas KPK diatur di dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
Bahaya Prabowo jadi Menhan bagi insan pers
Prabowo sempat mengajak publik tidak mempercayai media massa.
Yang unik dari pelantikan presiden 2019-2024
Ada dukun, dan hal-hal lain yang unik dari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024.
Momen unik di balik pelantikan presiden pendahulu Jokowi
Presiden Soekarno memberikan perintah pertama, saat dirinya memesan sate.
TNI-Polri sudah siap di posisi
Pola pengamanan itu terbagi ke dalam beberapa "ring".
