Pencabutan RUU PKS dari prolegnas terus menuai kecaman
RUU PKS dinilai merupakan upaya hukum untuk memberikan pemulihan dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
IFLC desak DPR segera sahkan RUU PKS
RUU PKS dinilai penting karena merumuskan sejumlah ancaman pidana tambahan.
DPR-Pemerintah sepakat cabut 16 RUU dari Prolegnas Prioritas 2020
Raker Baleg DPR-Menkum HAM mengeluarkan 16 RUU dari prolegnas.
Tuai perdebatan, RUU PKS tetap dicabut dari prolegnas
Sejumlah anggota DPR mendukung RUU PKS tetap masuk dalam Prolegnas 2020.
Pemerintah cabut RUU Keamanan Laut dari Prolegnas 2020
Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan dua RUU.
Nasdem kecewa RUU PKS dihapus dari daftar Prolegnas
ICJR desak RUU PKS tetap masuk Prolegnas Prioritas 2020
Penanganan korban kekerasan seksual sangat kompleks, memerlukan peran negara.
Aturan rapat virtual di DPR
DPR kini punya payung hukum untuk menggelar rapat virtual.
Simalakama Omnibus Law
Omnibus Law Ciptaker tidak substansial dan cenderung mereduksi poin krusial lain yang dibutuhkan untuk menggenjot investasi.
Baleg DPR buka-bukaan di balik lolosnya RUU Ketahanan Keluarga
Seluruh fraksi memang menyetujui RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas.
Mahfud jelaskan istilah omnibus law
Omnibus law merupakan istilah generik di dalam ilmu hukum.
Sah, DPR tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
Cak Imin yang memimpin penetapan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.
Mendagri usulkan 5 RUU dibahas 2020-2024, termasuk pemindahan ibu kota
RUU tentang Adminduk dan Otonomi Khusus Papua diharapkan masuk prolegnas prioritas.
DPR bakal sahkan RUU Omnibus Law siang ini
DPR RI bakal menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas.
DPR belum terima draf omnibus law pemerintah
DPR masih menunggu draf resmi yang akan dikirimkan oleh Pemerintah.
Menkumham pastikan omnibus law rampung awal 2020
Hingga saat ini, pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law masih terkendala.
RI segera punya UU perlindungan data pribadi Oktober 2020
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi antara lain akan mengatur mengenai jenis data pribadi, hak pemilik data, dan transfer data pribadi.
Benarkah omnibus law jadi karpet merah tenaga kerja asing?
Dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, salah satunya akan mengatur agar tenaga kerja asing dapat masuk tanpa birokrasi.
RUU Perlindungan Data Pribadi ditargetkan selesai 2020
DPR telah menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masuk dalam prolegnas.
DPR sahkan Prolegnas 2020-2024, 50 RUU masuk prioritas
Terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024.
Mahfud MD tengah susun draf materi UU KKR
Rencana pemerintah ingin mengembalikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Target DPR sahkan 150 RUU tak masuk akal
Formappi angkat bicara terkait target DPR untuk mengesahkan 150 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam waktu lima tahun ke depan.
DPR periode 2014-2019 disebut yang terburuk pascareformasi
Tak ada satu undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas yang rampung diselesaikan DPR periode 2014-2019.
DPR-DPD RI dituntut genjot kinerja legislasi
Kinerja legislasi anggota DPR dan DPD RI dinilai masih belum memuaskan.
Formappi: Kinerja DPR di 2019 stagnan
Setiap masa sidang DPR rata-rata hanya mampu menyelesaikan satu undang-undang prioritas.
