Sah, DPR tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020
Cak Imin yang memimpin penetapan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020.
Mendagri usulkan 5 RUU dibahas 2020-2024, termasuk pemindahan ibu kota
RUU tentang Adminduk dan Otonomi Khusus Papua diharapkan masuk prolegnas prioritas.
DPR bakal sahkan RUU Omnibus Law siang ini
DPR RI bakal menggelar rapat paripurna dengan agenda pengesahan 50 RUU yang masuk dalam Prolegnas.
DPR belum terima draf omnibus law pemerintah
DPR masih menunggu draf resmi yang akan dikirimkan oleh Pemerintah.
Menkumham pastikan omnibus law rampung awal 2020
Hingga saat ini, pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law masih terkendala.
RI segera punya UU perlindungan data pribadi Oktober 2020
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi antara lain akan mengatur mengenai jenis data pribadi, hak pemilik data, dan transfer data pribadi.
Benarkah omnibus law jadi karpet merah tenaga kerja asing?
Dalam Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, salah satunya akan mengatur agar tenaga kerja asing dapat masuk tanpa birokrasi.
RUU Perlindungan Data Pribadi ditargetkan selesai 2020
DPR telah menyetujui RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) masuk dalam prolegnas.
DPR sahkan Prolegnas 2020-2024, 50 RUU masuk prioritas
Terdapat 248 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2020-2024.
Mahfud MD tengah susun draf materi UU KKR
Rencana pemerintah ingin mengembalikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) telah masuk dalam program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Target DPR sahkan 150 RUU tak masuk akal
Formappi angkat bicara terkait target DPR untuk mengesahkan 150 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam waktu lima tahun ke depan.
DPR periode 2014-2019 disebut yang terburuk pascareformasi
Tak ada satu undang-undang yang terdaftar dalam Prolegnas yang rampung diselesaikan DPR periode 2014-2019.
DPR-DPD RI dituntut genjot kinerja legislasi
Kinerja legislasi anggota DPR dan DPD RI dinilai masih belum memuaskan.
Formappi: Kinerja DPR di 2019 stagnan
Setiap masa sidang DPR rata-rata hanya mampu menyelesaikan satu undang-undang prioritas.
Urgensi pengesahan Undang-Undang Contempt of Court
Pemukulan terhadap hakim di ruang sidang ini, menunjukkan penghinaan terhadap pengadilan menuju tahap yang sangat mengkhawatirkan.
Komnas HAM ingatkan DPR agar RUU Penyadapan tak langgar HAM
Komnas HAM menyatakan pada prinsipnya penyadapan merupakan sebuah pelanggaran HAM.
Lindungi data pribadi, negara diminta tak lepas tangan
Pemerintah dan DPR diminta mencontoh aturan perlindungan data pribadi yang diterapkan di Eropa.
Lindungi data pribadi, negara diminta tak lepas tangan
Pemerintah dan DPR diminta mencontoh aturan perlindungan data pribadi yang diterapkan di Eropa.
Seniman sambut baik penarikan RUU Permusikan dari Prolegnas
DPR dan pemerintah mengeluarkan RUU Permusikan dari Prolegnas.
Hingga Juni 2019, DPR baru sahkan tiga undang-undang
DPR bersama Kemenkumham sepakat akan mempercepat pembahasan RUU.
DPR setuju UU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2020
Pembahasannya dapat dilakukan pada masa sidang pertama DPR terpilih nanti.
RUU Permusikan belum resmi dicabut dari prolegnas
Mencabut secara resmi RUU permusikan harus melewati evaluasi rapat kerja kembali.
Hanya 4 RUU yang disahkan, DPR salahkan Menteri
Ketua DPR minta para Menteri yang telah ditunjuk Presiden lebih serius bahas RUU.
Ormas sipil desak pengesahan RUU Masyarakat Adat
"Kita perlu mengawal terus proses ini, karena jika tidak, RUU Masyarakat Adat akan hilang seperti yang lalu."
Kominfo diminta jadikan RUU PDP sebagai prioritas prolegnas
Skandal bocornya data 50 juta pengguna Facebook, menjadi momentum menjadikan RUU PDP sebagai prioritas.
