Ada celah hukum buat kocok ulang semua hakim konstitusi
Mengocok ulang semua hakim konstitusi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan hanya meminta hakim konstitusi mundur.
Soal keputusan MK, PSHK desak Anwar Usman mundur
Kepemimpinannya justru menjadikan MK menjelma sebagai lembaga yang tidak independen.
PN Jakpus disebut langgar konstitusi, PSHK minta putusan penundaan pemilu dianulir
"Tidak terlalu jauh apabila Putusan 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dapat dikatakan telah melanggar konstitusi."
Kemenkes lakukan re-launching program SHK
Program SHK berguna menekan risiko hipotiroid kongenital pada bayi.
PSHK: Tak ada pasal dalam Permendikbudristek secara tertulis legalkan zina
Menurut PSHK, sesat pikir bila negasi dari rumusan aturan tersebut dimaknai sebagai membenarkan perzinaan sepanjang ada persetujuan.
Harmonisasi regulasi BRIN mendesak dieksekusi
Satu yang paling disorot adalah posisi BRIN sebagai lembaga otonom yang tidak dipimpin pejabat setingkat menteri.
Dimonopoli BRIN, PSHK: Masalahnya bukan tata kelola kelembagaan, tetapi anggaran
Arah kebijakan tersebut bukan sekadar pertimbangan teknokratik. Namun, juga bernuansa politis yang melibatkan aktor dari lembaga eksekutif.
PSHK ragukan hasil uji materi UU Ciptaker di MK
Pengesahan RUU MK pada beberapa waktu lalu, merupakan imun bagi hakim MK agar dapat melanggengkan kebijakan pemerintah.
Koalisi kritik materi revisi UU MK
Revisi UU MK dianggap tidak menjawab kebutuhan institusi dan menguatkan secara kelembagaan
Pembahasan RUU MK dinilai langgar prinsip aturan pembentukan UU
DPR dan pemerintah telah mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam yang tercantum dalam Undang-Undang
PSHK: Kemarahan Jokowi kepada menteri tidak tepat
Presiden melontarkan pernyataan keras saat Sidang Rapat Kabinet Paripurna di Istana Negara, 18 Juni 2020.
Hakim perkara Novel Baswedan diminta abaikan tuntutan jaksa
JPU menuntut kedua terdakwa dengan hukuman minimum.
Jokowi didesak batalkan RUU MK
Perubahan yang bersifat teknis kinerja MK ini disinyalir mempunyai tujuan untuk menjegal beberapa regulasi yang tengah diuji materi.
PSHK: Pembentukan Panja RUU Cipker langgar prosedur
Langkah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Hubungan Jokowi dan KPK tidak baik, segalanya ingin intervensi
Sikap Presiden Joko Widodo terlihat sangat gamblang tidak mendukung penguatan KPK.
Perencanaan pembuatan peraturan dinilai tidak sistematis
Merujuk pada fakta DPR periode 2014-2019 yang hanya mampu merealisasikan 45% dari target 189 rancangan undang-undang (RUU) yang dibahas.
PSHK tagih janji presiden bentuk badan regulasi nasional
Badan itu diperlukan untuk mencegah peraturan tumpang-tindih atau bahkan saling bertentangan.
Calon menteri Jokowi dinilai perlu ikuti fit and proper test
Soal pemilihan kursi menteri harus betul-betul merujuk pada hak prerogatif presiden.
Calon menteri Jokowi dinilai perlu ikuti fit and proper test
Soal pemilihan kursi menteri harus betul-betul merujuk pada hak prerogatif presiden.
