Masih ada pasal karet di UU ITE
DPR dan pemerintah dinilai gagal merevisi UU ITE secara demokratis dan menghapus pasal-pasal karet yang mengancam kemerdekaan berpendapat.
Jauh panggang dari api revisi kedua UU ITE
Revisi kedua UU ITE bermula dari adanya dorongan Presiden Jokowi jika memang regulasi itu tidak memberikan keadilan.
Komisi I DPR bahas revisi UU ITE tertutup, apa alasannya?
DPR mengklaim prosesnya tidak tergesa-gesa karena butuh 8 hari untuk membahas 1 pasal.
Komnas HAM: RUU ITE belum kedepankan perlindungan hak kebebasan berekspresi
Komnas HAM menyebut RUU Perubahan UU ITE belum sepenuhnya memperbaiki problem mendasar dari UU ITE.
PKS pertanyakan nasib revisi UU ITE
Adanya SKB ini jangan dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak merevisi UU ITE.
Bahas revisi UU ITE, DPR janji libatkan masyarakat
Revisi UU ITE mulai dilakukan sepanjang pemerintah mengirimkan draf RUU ke DPR.
Mahfud MD: Revisi UU ITE segera masuk legislasi DPR
Kalau masih ada masukan terhadap revisi UU ITE, kata dia, dapat disampaikan langsung ke DPR.
Kerap digunakan untuk bungkam kritik, Mahfud: Bunuh diri kalau cabut UU ITE
UU ITE diklaim penting untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa ini.
Ketua tim kajian UU ITE bantah tak ada rekomendasi revisi
SKB akan menjadi pedoman penanganan kasus pelanggaran Pasal 27, 28, 29, dan 36 UU No.11/2008 tentang ITE.
UU ITE tak dicabut, Mahfud MD: Dunia digital makin jahat
UU ITE masih sangat diperlukan untuk menghukum pelaku kejahatan di dunia maya.
Menanti regulasi perlindungan data
Semua regulasi masih parsial, dan hanya mengatur bidang masing-masing, belum memberikan sanksi sebagai sebuah pertanggungjawaban hukum.
Didukung DPR, Tim Pengkaji UU ITE: Kemungkinan revisi mulai tampak
Tim Pengkaji UU ITE mengklaim, DPR mendukung rencana pemerintah merevisi UU ITE dan diusulkan masuk ke dalam Prolegnas 2021.
UU ITE diskriminatif terhadap perempuan
Komnas HAM dan Komnas Perempuan mendorong pemerintah merevisi UU ITE karena kekerasan berbasis siber naik signifikan dan diskriminatif terha
Tim Pengkaji UU ITE pertimbangkan perberat ancaman pidana "pasal karet"
Wacana tersebut muncul usai menerima masukan dari para narasumber dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD).
Perlukan revisi UU ITE bagi humas?
Seberapa penting revisi UU tersebut bagi unsur kehumasan?
Pemerintah-DPR putuskan revisi UU ITE tak masuk Prolegnas Prioritas 2021
Menkumham, Yasonna Laoly, beralasan, pemerintah hingga kini masih melakukan kajian dan masukan tentang revisi tersebut.
Polisi virtual dinilai tidak memberi manfaat untuk demokrasi
Situasi ruang digital di Indonesia dapat digolongkan sebagai terjadinya penindasan teknologikal terhadap aktivisme digital.
Dituduh mata-mata asing, Ravio Patra: UU ITE dibutuhkan
Hukum harus menciptakan ketertiban, bukan malah memunculkan chaos di berbagai elemen masyarakat.
Kesepakatan baru UU ITE, Mahfud MD: Jangan alergi perubahan
Hukum bisa beriringan dengan perubahan masyarakatnya.
Tim Kajian UU ITE bentukan Mahfud MD tampung masukan pelapor hingga parpol
Kemenko Polhukam undang sejumlah pihak bahas UU ITE.
UU ITE, Komnas HAM-Bareskrim hasilkan kesepakatan awal
Bareskrim Polri dan Komnas HAM duduk bersama bahas UU ITE
Tindaklanjuti SE Kapolri, Polri akan mediasi kasus Novel Baswedan
Seluruh kasus ITE yang tengah dalam proses penyidikan akan mulai dievaluasi untuk proses mediasi.
DPR: Pemerintah perlu revisi UU ITE, layak masuk prolegnas
UU ITE dalam penerapannya sering kali menimbulkan polemik hukum
Kapolri keluarkan panduan penanganan kasus ITE
Seluruh jajaran diwajibkan mengutamakan edukasi penanganan kasus ITE.
Menkominfo klaim interpretasi UU ITE bukan norma hukum baru
Pedoman interpretasi UU ITE, dapat digunakan sebagai acuan aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti UU ITE jika ada sengketa.