Kejaksaan tindaklanjut dugaan perzinaan jaksa dan advokat di Lampung
Pada malam pergantian tahun, sang suami dari jaksa itu membongkar praktik mesum sang istri yang berinisial MN (38).
Kemenparekraf jamin KUHP baru tidak ganggu pariwisata
Sandiaga Uno telah berkoordinasi dengan pihak Polri untuk segera menindaklanjuti soal KUHP baru
Guru Besar UI sebut KUHP baru netral dan demokratis
Pemahaman yang kabur mengenai KUHP pengaruh negatifnya terhadap turis dan investasi adalah tidak tepat.
Soal pasal perzinaan di KUHP, Wamenkumham: Perda di bawahnya tidak berlaku
Diungkapkan Edward, mulanya pembahasan terkait pasal tersebut menuai polemik fraksi di DPR.
Wamenkumham sebut turis asing tak kena pasal perzinahan KUHP
Tidak akan ada proses hukum tanpa pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung.
Politikus PKS minta Dubes AS tak campuri urusan KUHP
Dubes AS Sun Yong Kim diminta menghormati kedaulatan Indonesia dan tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia.
Wamenkumham tak risau dengan anggapan asing mengenai UU KUHP baru
Wamenkumham menjelaskan sebenarnya hukum pidana itu berlaku secara universal. Tetapi ada tiga hal yang tidak.
Tanggapi Hotman Paris soal pasal zina, Habiburokhman: Sifatnya delik aduan!
Habiburokhman menegaskan, aduan terkait pasal zina pun hanya bisa dilakukan orang tua, suami maupun istri.
YLBHI: Pemerintah masukkan delik pidana baru dalam RKUHP
Padahal, menurut YLBHI, masih banyak muatan pasal di RKHUP yang kontroversial.
Draf final RKUHP, pelaku perzinahan dipidana 1 tahun penjara
Pemerintah telah menyerahkan draf RKUHP ke Komisi III DPR dalam rapat kerja Komisi III dengan pemerintah yang digelar, Rabu (6/7).
Kemendikbudristek bantah legalkan zina
Tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan zina.
Pasal-pasal RUU KUHP yang atur perzinaan
Pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU KUHP atau RKHP menimbulkan pro-kontra di publik.
RUU KUHP dan moral yang dicampuri negara
RUU KUHP atau RKUHP menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
MUI dukung perluasan pasal zina dalam RUU KUHP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pasal perzinaan dalam RUU KUHP amat baik dalam konteks moralitas dan agama.
Jokowi dinilai tak konsisten sikapi RUU KUHP
Pakar hukum pidana mempertanyakan langkah Presiden Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP jika alasannya karena pro-kontra di masyarakat.
Alasan penolakan RUU PKS tak berdasarkan bukti
Pihak yang menolak RUU Penghapusan Kekekarasan Seksual tak memiliki bukti dan tidak berdasarkan fakta.
MA India: Perzinaan bukan lagi kejahatan
Pada Kamis (27/9), Mahkamah Agung India telah memutuskan bahwa zina tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan.
Media sosial picu naiknya angka perceraian
Pengadilan Agama Bengkulu mencatat ada 447 kasus perceraian yang sebagian besar dipicu penggunaan media sosial.
Hadiah Perma Nomor 3 Tahun 2017 untuk Hari Perempuan Internasional
Konstitusi menjamin kesetaraan dan keadilan gender, namun praktiknya belum terealisasi hingga kini. Setumpuk persoalan pun masih membayangi.
Merebut ruang diskursus perempuan
500 perempuan dan kelompok minoritas di Jakarta menyambut momentum hari perempuan sedunia tanggal 8 Maret, dengan menghelat aksi damai.
Ramai-ramai memusuhi sang pelakor
Media massa berikut juga akun media sosial tahu bahwa jualan peristiwa tentang perusak rumah tangga orang selalu menjadi daya tarik.
Perluasan pasal zina dianggap berujung kriminalisasi
Perluasan pasal zina dianggap bisa berdampak pada pasangan yang menikah secara adat dan agama, namun tak disertai pencatatan sipil.
MK tolak perluasan tafsir kekinian soal zina dan LGBT
MK beralasan pembuatan norma baru dalam hukum merupakan wewenang legislatif, bukan yudikatif.
