Pasal-pasal RUU KUHP yang atur perzinaan
Pasal-pasal yang terdapat di dalam RUU KUHP atau RKHP menimbulkan pro-kontra di publik.
RUU KUHP dan moral yang dicampuri negara
RUU KUHP atau RKUHP menimbulkan pro-kontra di masyarakat.
MUI dukung perluasan pasal zina dalam RUU KUHP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan pasal perzinaan dalam RUU KUHP amat baik dalam konteks moralitas dan agama.
Jokowi dinilai tak konsisten sikapi RUU KUHP
Pakar hukum pidana mempertanyakan langkah Presiden Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP jika alasannya karena pro-kontra di masyarakat.
Alasan penolakan RUU PKS tak berdasarkan bukti
Pihak yang menolak RUU Penghapusan Kekekarasan Seksual tak memiliki bukti dan tidak berdasarkan fakta.
MA India: Perzinaan bukan lagi kejahatan
Pada Kamis (27/9), Mahkamah Agung India telah memutuskan bahwa zina tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan.
Media sosial picu naiknya angka perceraian
Pengadilan Agama Bengkulu mencatat ada 447 kasus perceraian yang sebagian besar dipicu penggunaan media sosial.
Hadiah Perma Nomor 3 Tahun 2017 untuk Hari Perempuan Internasional
Konstitusi menjamin kesetaraan dan keadilan gender, namun praktiknya belum terealisasi hingga kini. Setumpuk persoalan pun masih membayangi.
Merebut ruang diskursus perempuan
500 perempuan dan kelompok minoritas di Jakarta menyambut momentum hari perempuan sedunia tanggal 8 Maret, dengan menghelat aksi damai.
Ramai-ramai memusuhi sang pelakor
Media massa berikut juga akun media sosial tahu bahwa jualan peristiwa tentang perusak rumah tangga orang selalu menjadi daya tarik.
Perluasan pasal zina dianggap berujung kriminalisasi
Perluasan pasal zina dianggap bisa berdampak pada pasangan yang menikah secara adat dan agama, namun tak disertai pencatatan sipil.
MK tolak perluasan tafsir kekinian soal zina dan LGBT
MK beralasan pembuatan norma baru dalam hukum merupakan wewenang legislatif, bukan yudikatif.
