Tarik ulur rencana merger bank syariah

Keinginan Indonesia untuk memiliki bank syariah besar masih sebatas mimpi. Meski telah menjadi wacana sejak tujuh tahun lalu, namun hingga saat ini belum juga terlaksana. 

Alih-alih menunggu pembentukan perusahaan induk atau holding milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), rencana merger bank-bank syariah milik BUMN, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih enggan berbagi informasi terkait merger bank syariah. 

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso memilih bungkam saat ditanya rencana merger atau penggabungan bank syariah milik Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Wimboh, Senin (19/2) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru saja menggelar rapat dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Rapat tidak terjadwal itu berlangsung sekitar satu jam. Tidak seperti biasanya, seusai rapat Wimboh memilih meninggalkan kantor Kemenko Perekonomian melalui pintu belakang.

Saat dicegat wartawan, Wimboh mempercepat langkahnya untuk memasuki mobil dinas. "Saya belum bisa bicara soal itu," kata Wimboh ketika ditanyakan rencana merger Bank Syariah BUMN.

Darmin Nasution juga memilih bungkam. Dia mengatakan rapat siang ini hanya membicarakan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Hanya bicara soal KUR dan Pertanian," sambung Darmin.

Seperti diketahui, Kementerian BUMN saat ini sedang mengkaji rencana merger Bank BUMN Syariah untuk memperkuat modal unit intermediasi syariah. Saat ini terdapat empat Bank BUMN Syariah yakni PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, PT . Bank Mandiri Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Tabungan Negara.

UUS milik BTN menjadi yang paling santer diperkirakan akan dimerger dengan Bank BUMN syariah lain. Direktur Strategi, Risiko, dan Kepatuhan BTN R Mahelan Prabantarikso mengatakan memang ada wacana untuk penggabungan anak usaha syariah milik BUMN agar lebih efektif. Namun, Kementerian BUMN masih mengkaji rencana itu.

Jika bergabung dalam perusahaan induk yang dibentuk Kementerian BUMN, maka UUS harus dilepaskan BTN. Diperkirakan spin off baru akan selesai pada tahun 2020. 

"Spin off syariah sesuai RBB kami tunda sampai proses pembentukan holding selesai dan perkiraan kami 2020," kata Mahelan.