BPK dag-dig-dug pemerintah tak bisa bayar utang, ini kata Indef
Pemerintah seharusnya mengalokasikan anggaran sektor kesehatan lebih besar, tapi malah untuk pemindahan ibu kota.
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti menyebut kemungkinan pemerintah tidak bisa membayar utang bukan hal mustahil. Hal ini menanggapi pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sehari sebelumnya terkait penambahan utang negara yang perlu diwaspadai.
"Kemungkinan itu ada, melihat profiling utang RI maka RI punya risiko untuk gagal bayar," kata Esther saat dihubungi Alinea.id, Rabu (23/6).
Temuan INDEF, risiko pemerintah tidak mampu membayar bisa dilihat dari cicilan utang yang meningkat terus dari tahun ke tahun. Sebaliknya, kata Esther, besarnya penerimaan anggaran tidak ada perubahan signifikan.
"Pos-pos penerimaan anggaran yang tidak kreatif sehingga penerimaan hanya mengandalkan dari pajak. Sementara perekonomian sedang kontraksi, penerimaan pajak tidak bisa diharapkan naik," ujar Esther.
Esther mengatakan, utang yang meningkat akan mengakibatkan beban generasi penerus makin besar. Selain itu, alokasi penggunaan anggaran juga tidak tepat sasaran. "Misalnya pemerintah seharusnya mengalokasikan untuk sektor kesehatan lebih besar untuk menangani pandemi. Tapi malah untuk pemindahan ibu kota," jelasnya.