Efisiensi anggaran pemerintahan Prabowo Subianto mulai berdampak pada industri perhotelan.
Pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto mulai berdampak negatif pada industri perhotelan. Langkanya kegiatan pemerintah di hotel membuat tingkat hunian turun drastis. Kontribusinya mencapai 66,7%.
Dalam survei yang dirilis Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta yang dirilis April lalu, sebanyak 96,7% pengelola hotel di Jakarta melaporkan terjadinya penurunan okupansi atau tingkat hunian kamar pada triwulan pertama tahun 2025.
Pada survei yang sama, sebanyak 70% responden mengaku akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para pegawainya jika kondisi tingkat hunian hotel tidak mengalami perbaikan. Jumlah pekerja yang potensial dipangkas kisaran 10-30%.
Dalam sebuah konferensi pers daring belum lama ini, Ketua BPD PHRI DK Jakarta, Sutrisno Iwantono menyebut industri hotel saat ini sedang krisis. Tak hanya merencanakan PHK, sejumlah pemilik hotel bahkan berniat menjual hotel mereka.
"Kalau kita lihat angka-angka di situs jual properti online, itu yang jualan gedung hotel sudah banyak sekali. Artinya, mereka kesulitan untuk mengelola," kata Iwantono.