Kemendagri belum bisa intervensi kejanggalan KUA-PPAS DKI

Perlu melewati beberapa mekanisme sebelum pada akhirnya masalah ini menjadi wewenang kementerian dalam negeri.

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja untuk mendalami rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020 bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (31/10).dprd-dkijakartaprov.go.id

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri untuk menjaga agar tidak terjadi kebocoran anggaran dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), khususnya DKI Jakarta.

Hal itu dikatakannya terkait dengan anggaran pengadaan lem aibon dalam rencana Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 yang sangat fantastis.

"Dalam meningkatkan kualitas APBD dan berbagai hal, nanti akan kami koordinasikan bersama kementerian dalam negeri," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (1/11).

Sri Mulyani juga mengharapkan agar proses penyusunan KUA-PPAS di masa mendatang menggunakan sistem yang terkoneksi dengan perangkat teknologi, agar tidak ada kesalahan penginputan data.

"Itu yang akan dikoreksi, sekarang ini karena mengandalkan manusia," ujar Anies.