Ketua MPR nilai banyak PR ekonomi yang harus diselesaikan

Hal itu sebagai upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang berada pada sektor UMKM.

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan), Ketua MPR Zulkifli Hasan (kedua kiri) dan Ketua DPR Bambang Soesatyo (kiri) bergegas untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8). /AntaraFoto

Pemerintah diharapkan bisa menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang masih belum diselesaikan, khususnya pada sektor ekonomi. Hal itu dalam upaya meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat, khususnya mereka yang berada pada sektor UMKM.

Ketua MPR Zulkifli Hasan, mengatakan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah pada sektor ekonomi. Di antaranya, perlunya menjaga harga kebutuhan rumah tangga. Hal itu harus dilakukan agar pendapatan masyarakat tidak tergerus.

"Pemerintah juga harus memerhatikan defisit transaksi berjalan," ucap dia saat memberikan pidato di sidang majelis MPR, Rabu (16/8).

Bank Indonesia telah mengumumkan neraca transaksi berjalan pada triwulan II-2018 membengkak hingga defisit US$8 miliar.  Capaian itu setara dengan 3% terhadap PDB dan lebih tinggi dibandingkan defisit pada triwulan sebelumnya sebesar US$5,7 miliar (2,2% terhadap PDB). 

Selain itu, pemerintah juga harus memeratakan pertumbuhan nasional. Apalagi masih banyak UMKM yang belum mendapatkan faislitas kredit. Perluasan infrastruktur juga harus didistribusikan secara luas, tidak hanya dilakukan BUMN.