Selain berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, rokok ilegal juga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara.
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Hinca Panjaitan, menegaskan pentingnya upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang semakin merugikan ekonomi negara. Hinca menyampaikan, selain berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, rokok ilegal juga menimbulkan kerugian besar bagi penerimaan negara, yang dapat berujung pada penurunan pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dalam konteks APBN kita yang semakin sulit dan fiskal yang semakin kecil, saya melihat Baharkam (Badan Pemelihara Keamanan) Polri memiliki peran penting untuk menyelamatkan uang negara. Pemberantasan rokok ilegal ini bisa menambah APBN kita secara signifikan, karena kerugian yang ditimbulkan dari sektor ilegal sangat besar," ujar Hinca, dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen pada Selasa (18/3).
Ia menjelaskan, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan World Bank, satu dari sepuluh batang rokok yang beredar di dunia adalah rokok ilegal. Secara global, praktek perdagangan rokok ilegal menyebabkan kerugian US$40 miliar hingga US$50 miliar setiap tahunnya, yang disebabkan oleh hilangnya potensi pajak dan bea cukai. Khusus di Indonesia, data gabungan dari perusahaan rokok nasional menunjukkan, peredaran rokok ilegal mencapai 7% dari total rokok yang dikonsumsi setiap tahunnya, yang dapat mengurangi pendapatan negara hingga Rp300 triliun.
Hinca juga menyebutkan salah satu penangkapan besar yang dilakukan oleh pihak berwajib, yaitu penggagalan 16 kontainer berisi 73 juta batang rokok impor ilegal dari Uni Emirat Arab di Tanjung Perak.
"Ini adalah gambaran nyata perdagangan rokok ilegal sangat merugikan perekonomian negara kita, dan kita harus segera bertindak lebih tegas untuk menghentikan peredaran barang ilegal ini," lanjutnya.