PUPR pangkas anggaran 2021 menjadi Rp115,58 triliun

Kementerian PUPR memangkas sejumlah program dari 13 menjadi hanya lima program.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) diperiksa suhu tubuhnya sebelum rapat dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Foto Antara/Sigid Kurniawan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan anggaran sebesar Rp115,58 triliun untuk 2021 kepada DPR setelah memangkas sejumlah program dari 13 menjadi hanya lima program.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pagu anggaran yang diajukan kepada DPR tersebut jauh lebih kecil dari usulan Kementerian PUPR kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Keuangan pada 18 Maret lalu yang sebesar Rp140 triliun.

Pemotongan program tersebut, lanjutnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan untuk melaksanakan visi dan misi Presiden untuk lima fokus prioritas pembangunan tahun 2020 - 2024.

"Untuk Kementerian PUPR redesain dilakukan dengan menyederhanakan program dari semula 13 program menjadi lima program," kata Basuki dalam rapat kerja bersama DPR, Rabu (24/6).

Kelima program Kementerian PUPR yang bakal digarap pada tahun depan adalah dukungan manajemen, pendidikan dan pelatihan vokasi, infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, serta pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.