Serikat buruh harap kasus BPJS Ketenagakerjaan tak politis
BPJS Ketenagakerjaan menjamin pelayanan terhadap peserta berjalan sekalipun Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi perusahaannya.
Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) berharap, tidak muatan politis dalam pengusutan kasus dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Alasannya, banyak kemajuan yang dilakukan badan hukum publik tersebut, seperti manajerial.
"Secara manajerial, (BPJS Ketenagakerjaan) mengalami kemajuan," ucap Presiden Sarbumusi, Syaiful Bahri Anshori, kepada wartawan, Senin (8/2). "Kalau ada pihak yang menemukan ada unsur pidanannya, silakan penegak hukum yang bergerak. Tidak usah melalui pendekatan politik atau lain sebagainya."
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN), Ristadi, mengaku, kaget dengan adanya penggeledahan yang dilakukan Kajagung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Pasalnya, tak pernah ada buruh yang mengeluh klaimnya bermasalah.
"Mendengar dan membaca berita adanya penggeledahan, tentu kami sangat kaget karena isunya ada dugaan penyalahgunaan dana investasi. Selama ini, klaim manfaat kepesertaan tidak pernah ada keluhan dari pekerja dan melaporkan klaimnya lama karena ada masalah keuangan. Jadi, selama ini kami menilai keadaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan baik-baik saja,” tuturnya.
"Berdasarkan data dan keterangan yang kami dapatkan langsung dari manajemen BP Jamsostek tentang kondisi keamanan dana, likuiditas dan kemampuan bayar klaim, serta kewajiban yang lain, pengelolaan dana berada dalam kategori aman dan terkelola dengan baik,” sambungnya.