Sri Mulyani bantah janjikan bantuan untuk PBNU Rp1,5 triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi komentar Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj terkait kredit murah sebesar Rp1,5 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, uang tersebut merupakan dana yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2017 untuk mendukung usaha ultra mikro di lingkungan NU.

Hanya saja, realisasinya tersendat karena banyaknya unit usaha yang terafiliasi dengan NU yang membuat pengalokasian dana sulit dilakukan. 

Lebih lagi, dana APBN tersebut disalurkan dalam bentuk investasi, bukan dana hibah, sehingga penyalurannya harus memiliki ukuran yang jelas, dampak dan kontribusinya untuk peningkatan usaha. 

"NU memiliki banyak unit usaha yang kebutuhan kreditnya antara 5-10 juta pengusaha. Tapi anggaran APBN itu namanya investasi. Harus roll-over, bukan hibah. Kalau hibah, diberikan kepada keluarga tidak mampu," katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/12).