"Suntik mati" PLTU mulai 2023, mampukah APBN menanggungnya?
PLTU Pelabuhan Ratu atau PLTU Cirebon 1 akan menjadi pilot project pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara ini.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dimulai tahun ini. Mampukah anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menanggungnya?
"Kalau hanya dari APBN, menurut saya, tidak mungkin. APBN tidak kuat untuk menanggung pensiun dini seluruh PLTU. Harus ada sumber lainnya," ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno.
Melansir laman DPR, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu mencontohkannya dengan pensiun dini PLTU Pelabuhan Ratu dan PLTU Cirebon 1 yang membutuhkan anggaran sekitar Rp25 triliun. "Ini, kan, besar sekali."
"Setidaknya harus ada sumber-sumber pendanaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung program pensiun dini PLTU ini. Misalnya, pendanaan melalui skema Just Energy Transition Partnership (JETP) dan dukungan dari Asian Development Bank (ADB)," imbuhnya.
Indonesia memiliki sekitar 253 unit PLTU, yang terbanyak di Kalimantan dengan 26 unit. PLTU Pelabuhan Ratu atau PLTU Cirebon 1 direncanakanya menjadi pilot project atau pelaksanaan program pensiun pembangkit listrik berbasis batu bara itu.