Perlu ada penguatan instrumen pengawasan supaya pengelolaan investasi Danantara tak bermasalah.
Pemerintah berencana mengumumkan susunan lengkap pengurus, pengawas, dan penasihat Badan Pengelola Invetasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara), pekan depan. Sejumlah nama besar sudah mengisi susunan dewan penasihat, semisal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkap pihaknya tengah membidik tokoh-tokoh global untuk mengisi kursi dewan pengawas dan penasihat Danantara. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony bahkan sempat dilaporkan bakal mengisi kursi Dewan Pengawas.
"Masyarakat bisa melihat, dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable,” kata Rosan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) malam.
Diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Februari lalu, Danantara bakal mengelola aset hingga mencapai Rp15 ribu triliun. Duit sebesar itu dipotek dari sejumlah BUMN yang tergabung dalam Danantara, semisal PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Meski dewan pengawasnya diisi nama-nama besar, pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai instrumen pengawasan Danantara perlu diperkuat. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, audit laporan keuangan Danantara dilakukan oleh auditor independen, bukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).