Pemerintah berencana mengumumkan susunan lengkap pengurus, pengawas, dan penasihat Badan Pengelola Invetasi Dana Anagata Nusantara (BPI Danantara), pekan depan. Sejumlah nama besar sudah mengisi susunan dewan penasihat, semisal Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengungkap pihaknya tengah membidik tokoh-tokoh global untuk mengisi kursi dewan pengawas dan penasihat Danantara. Mantan Perdana Menteri Inggris Tony bahkan sempat dilaporkan bakal mengisi kursi Dewan Pengawas.
"Masyarakat bisa melihat, dan bisa menilai bahwa nama-nama yang duduk sebagai pengelola dan juga manajemen di Danantara ini adalah nama-nama yang reputable,” kata Rosan dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) malam.
Diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Februari lalu, Danantara bakal mengelola aset hingga mencapai Rp15 ribu triliun. Duit sebesar itu dipotek dari sejumlah BUMN yang tergabung dalam Danantara, semisal PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Meski dewan pengawasnya diisi nama-nama besar, pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menilai instrumen pengawasan Danantara perlu diperkuat. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020, audit laporan keuangan Danantara dilakukan oleh auditor independen, bukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat memeriksa perusahaan itu hanya jika ada permintaan dari DPR atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Namun demikian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BPK diberikan akses untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola investasi Danantara.
"Dengan nilai aset yang dikelola mencapai lebih dari 14.000 triliun rupiah, seharusnya sistem pengawasan diperketat, bukan dipermudah. Keterlibatan BPK dan KPK dalam audit reguler tetap diperlukan untuk memastikan tidak ada celah penyimpangan, sementara audit eksternal independen dapat menjadi pelengkap untuk meningkatkan akuntabilitas," kata Achmad kepada Alinea.id, Selasa (4/3).
Achmad menilai jika sebuah lembaga negara yang mengelola aset besar tidak memiliki mekanisme pengawasan yang ketat, risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasan sangat tinggi. Oleh karena itu, Danantara harus memastikan bahwa sistem transparansi dan akuntabilitasnya berjalan efektif.
Agar berfungsi efektif, Achmad menilai, anggota dewan pengawas harus terdiri dari individu yang memiliki integritas tinggi serta tidak memiliki konflik kepentingan dengan entitas yang diawasi. Untuk meningkatkan transparansi, diperlukan audit dual-track di mana laporan keuangan tetap diaudit oleh auditor eksternal, tetapi pada saat yang sama BPK memiliki hak melakukan audit berkala terhadap aspek penggunaan dana negara.
"Model yang diterapkan oleh sovereign wealth fund (SWF) Norwegia, di mana setiap investasi dan kebijakan keuangan dilaporkan secara terbuka, dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Sebagai lembaga yang berfungsi seperti perusahaan investasi negara, Danantara harus berada dalam pengawasan ketat OJK dan lembaga keuangan terkait untuk memastikan bahwa keputusan investasinya sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Achmad.
Untuk memperkuat pengawasan Danantara, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblower system) juga harus diterapkan dengan mekanisme perlindungan bagi pelapor. Dengan demikian, pegawai yang mengetahui adanya penyimpangan bisa melaporkan tanpa takut akan ancaman atau intimidasi.
Seiring itu, peran pengawasan yang melekat kepada DPR juga harus dimaksimalkan mengawasi Danantara. DPR juga harus lebih berani dalam menggunakan hak interpelasi atau hak angket untuk meminta penjelasan dari pemerintah dan manajemen Danantara jika muncul indikasi penyelewengan dana investasi.
"Pengawasan yang efektif juga tidak hanya datang dari lembaga formal, tetapi juga dari masyarakat dan organisasi independen. Dengan adanya pemantauan dari akademisi, media, dan LSM antikorupsi, transparansi Danantara bisa lebih terjaga," kata Achmad.
Ahli perbankan dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda menilai wajar jika banyak pihak khawatir Danantara jadi lembaga investasi yang imun terhadap pengawasan aparat penegak hukum. Apalagi, banyak petinggi Danantara yang merupakan orang dekat Jokowi dan Prabowo.
"Rosan dan Pandu (Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Sjahrir) sangat erat kaitannya dengan pemerintahan Jokowi. Jokowi sendiri menjabat sebagai anggota Dewan Penasihat di Danantara. Kepentingan politik dan individu ini yang membuat potensi Danantara menjadi 1MDB Malaysia membesar," jelas Nailul kepada Alinea.id.
Serupa Danantara, 1Malaysia Development Berhad atau 1MDB ialah perusahaan pembangunan strategis di Malaysia. Pada 2015, perusahaan itu dibekap skandal. Ketika itu, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dituduh mentransfer lebih dari RM 2.67 miliar atau hampir US$700 juta dari 1MDB ke rekening bank pribadinya.
"Aset yang dikelola oleh Danantara yang mencapai Rp14 ribu triliun lebih, tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk kepentingan partai dan pribadi. Tidak boleh ada kepentingan, meminjam istilah Rizal Ramli, peng-peng (pengusaha-pemerintah) dalam pengelolaan Danantara. Bagaimana pun juga aset Danantara adalah milik negara, milik rakyat," kata Nailul.
