China dan Rusia tolak kecaman DK PBB atas kudeta di Myanmar

DK PBB dilaporkan sedang merundingkan kemungkinan mengeluarkan pernyataan bersama, dirancang oleh Inggris, yang akan mengutuk kudeta.

Ilustrasi kantor Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat / Pixabay

Seorang pejabat tinggi PBB mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Selasa (2/2) secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener memberikan pengarahan di hadapan DK PBB dalam pertemuan pribadi setelah militer Myanmar menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu.

Setelah itu, Tatmadaw menyerahkan, kekuasaan kepada kepala militer Jenderal Min Aung Hlaing, memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru setelah periode keadaan darurat selesai.

"Saya mengutuk keras langkah-langkah baru-baru ini yang diambil oleh militer dan mendesak Anda semua untuk secara bersama-sama mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar," kata Burgener kepada DK PBB.

Lebih lanjut, Burgener menyatakan, bahwa DK PBB perlu mengeluarkan pernyataan yang memperjelas bahwa hasil pemilu pada November 2020 adalah kemenangan telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin oleh Suu Kyi.