China dan Rusia tolak kecaman DK PBB atas kudeta di Myanmar

Seorang pejabat tinggi PBB mendesak Dewan Keamanan PBB (DK PBB) pada Selasa (2/2) secara kolektif mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar.

Utusan PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener memberikan pengarahan di hadapan DK PBB dalam pertemuan pribadi setelah militer Myanmar menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi dan lainnya sebagai tanggapan atas kecurangan pemilu.

Setelah itu, Tatmadaw menyerahkan, kekuasaan kepada kepala militer Jenderal Min Aung Hlaing, memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun, dan berjanji untuk mengadakan pemilihan baru setelah periode keadaan darurat selesai.

"Saya mengutuk keras langkah-langkah baru-baru ini yang diambil oleh militer dan mendesak Anda semua untuk secara bersama-sama mengirimkan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi di Myanmar," kata Burgener kepada DK PBB.

Lebih lanjut, Burgener menyatakan, bahwa DK PBB perlu mengeluarkan pernyataan yang memperjelas bahwa hasil pemilu pada November 2020 adalah kemenangan telak bagi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin oleh Suu Kyi.

"Usulan militer untuk mengadakan pemilu baru harus dibatalkan," tutur dia.

DK PBB dilaporkan sedang merundingkan kemungkinan mengeluarkan pernyataan bersama, yang dirancang oleh Inggris, yang akan mengutuk kudeta tersebut.

Pernyataan tersebut diprediksi juga akan menyerukan kepada militer untuk menghormati supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta segera membebaskan mereka yang ditahan secara tidak sah.

Namun, pernyataan seperti itu harus disetujui melalui konsensus seluruh negara anggota DK PBB. Konsensus semacam itu belum tercapai karena dua negara anggota pemegang hak veto, China dan Rusia, meminta waktu lebih dan menolak untuk menyatakan sikap mereka terkait kecaman terhadap militer Myanmar.

"Saya berharap, kami akan dapat berbicara dengan satu suara," tutur Duta Besar Inggris untuk PBB Barbara Woodward.

Sebelumnya China, yang didukung oleh Rusia, melindungi Myanmar dari DK PBB setelah tindakan keras militer pada 2017 di Negara Bagian Rakhine, membuat lebih dari 700.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan negara-negara Barat menuduh militer Myanmar melakukan pembersihan etnis.

Usai pertemuan DK PBB pada Selasa, seorang diplomat dari misi China untuk PBB mengatakan bahwa mereka terkejut draf pernyataan telah bocor ke media.

Dia menuturkan, hal itu akan membuat proses pencarian konsensus menjadi lebih sulit. "Kami berpandangan bahwa tindakan apa pun oleh DK PBB harus berkontribusi pada stabilitas politik dan sosial Myanmar serta perdamaian dan rekonsiliasi, menghindari peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi," kata diplomat itu.

Misi Rusia untuk PBB mengaku masih menunggu instruksi dari Moskow mengenai draf pernyataan tersebut, kata wakil Duta Besar PBB Dmitry Polyanskiy, menambahkan bahwa situasi di Myanmar kompleks dan tidak stabil.

Pada Senin, PBB mengeluarkan pernyataan yang menyoroti kekhawatiran mereka bahwa kudeta di Myanmar justru akan memperburuk keadaan sekitar 600.000 warga etnis Rohignya yang masih berada di negara itu. (France 24)