Lagi, AS dan UE sanksi militer Myanmar

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menyatakan, lebih dari 2.600 orang telah ditangkap dan 250 tewas sejak kudeta militer.

Foto ilustrasi. Foto Pixabay.

Uni Eropa dan Amerika Serikat kembali memberikan sanksi kepada petinggi militer Myanmar terkait kudeta yang terjadi pada 1 Februari.

Junta dilaporkan semakin menggunakan kekuatan mematikan untuk menumpas gerakan prodemokrasi yang menentang penggulingan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, oleh militer.

Dalam upaya menambah tekanan internasional terhadap rezim tersebut, Uni Eropa pada Senin (22/3) secara resmi membekukan aset kepala militer, Min Aung Hlaing, dan memasukannya ke dalam daftar hitam larangan visa.

"Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas perusakan demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar," jelas pernyataan resmi Uni Eropa.

Uni Eropa juga menerapkan sanksi terhadap sembilan perwira militer senior lainnya dan kepala komisi pemilihan Myanmar dengan larangan perjalanan dan pembekuan aset.