Lagi, AS dan UE sanksi militer Myanmar

Uni Eropa dan Amerika Serikat kembali memberikan sanksi kepada petinggi militer Myanmar terkait kudeta yang terjadi pada 1 Februari.

Junta dilaporkan semakin menggunakan kekuatan mematikan untuk menumpas gerakan prodemokrasi yang menentang penggulingan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi, oleh militer.

Dalam upaya menambah tekanan internasional terhadap rezim tersebut, Uni Eropa pada Senin (22/3) secara resmi membekukan aset kepala militer, Min Aung Hlaing, dan memasukannya ke dalam daftar hitam larangan visa.

"Min Aung Hlaing bertanggung jawab atas perusakan demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar," jelas pernyataan resmi Uni Eropa.

Uni Eropa juga menerapkan sanksi terhadap sembilan perwira militer senior lainnya dan kepala komisi pemilihan Myanmar dengan larangan perjalanan dan pembekuan aset.

Sementara itu, Kementerian Keuangan AS turut memberikan sanksi kepada kepala polisi Myanmar dan seorang komandan operasi khusus militer, dengan mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab menggunakan kekuatan mematikan terhadap para demonstran antikudeta. 

Ketika protes antikudeta dimulai, pasukan keamanan tidak langsung menggunakan kekuatan untuk melawan para demonstran. 

Namun, menurut AS, sejak Than Hlaing diangkat menjadi kepala polisi dan wakil menteri dalam negeri pada 2 Februari, polisi Myanmar telah terlibat dalam tindakan kekerasan brutal terhadap pengunjuk rasa prodemokrasi.

Kemenkeu AS menuturkan bahwa Komandan Angkatan Darat Aung Soe bertanggung untuk mengirimkan pasukan untuk melawan pengunjuk rasa menggunakan senjata dan taktik perang.

"Ini menunjukkan bahwa kekuatan mematikan digunakan secara terencana dan terkoordinasi untuk melawan protes antikudeta," tutur pernyataan Washington.

Sebelumnya, para pemimpin junta Myanmar sudah berada di bawah sanksi AS.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), lebih dari 2.600 orang telah ditangkap dan 250 tewas sejak kudeta militer.

Salah satu yang ditahan, Aung Thura, seorang jurnalis BBC di Myanmar, dibebaskan pada Senin.

Pasalnya, junta militer berupaya membendung arus berita tentang protes dan tindakan keras. Mereka telah mencabut izin media independen lokal menyerbu ruang redaksi dan menangkap jurnalis.

Untuk memprotes tindakan keras polisi terhadap demonstran, sekelompok dokter di Mandalay menggelar aksi protes dengan hanya mendirikan sejumlah papan bertuliskan penolakan terhadap militer di sepanjang jalan.

Ada pula protes pagi hari di beberapa wilayah di Yangon, di mana para pengemudi membunyikan klakson untuk mendukung gerakan antikudeta.

Para jenderal Myanmar tidak banyak menunjukkan tanda-tanda mengindahkan seruan untuk menahan diri dari penggunaan kekuatan berlebihan. (France 24)