Militer Myanmar minta media jangan sebut tindakannya sebagai kudeta
Setidaknya 120 perusahaan teknologi di Myanmar mengeluarkan pernyataan pada Sabtu (13/2), mengecam undang-undang keamanan siber.
Para pemimpin militer Myanmar tidak senang dengan pilihan kata yang digunakan untuk menggambarkan kudeta bulan ini.
Kementerian Penerangan Myanmar menuturkan setelah keadaan darurat, sejumlah media lokal menggunakan kata-kata yang tidak sesuai seperti "kudeta" dan menyebut militer sebagai "junta" atau "rezim".
"Deskripsi yang tidak akurat bisa menjadi tindakan menghasut dan dapat menimbulkan keresahan sipil," jelas kementerian dalam pernyataannya.
Pada 1 Februari 2021, militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menahan pemimpin de facto, Aung San Suu Kyi, dan para petinggi politik lainnya.
Setelah itu, Tatmadaw mengumumkan keadaan darurat selama setahun dan membatalkan kemenangan mutlak partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pada pemilu November 2020.