PBB ancam setop bantuan bagi Rakhine State
PBB bersedia memberikan bantuan jika pemerintah Myanmar mengatasi persoalan mendasar mengenai kebebasan bergerak para muslim Rohingya.
Kantor PBB di Myanmar memperingatkan akan menyetop bantuan bagi Rakhine State jika pemerintah tidak menyudahi kebijakan apartheid yang berdampak kepada muslim Rohingya di wilayah itu. Hal tersebut tertuang dalam surat yang dikirim oleh koordinator perwakilan PBB, Knut Ostby, kepada pemerintah Myanmar.
Ostby menyampaikan keputusan PBB dan sejumlah mitranya untuk menangguhkan bantuan bagi kamp pengungsi internal (IDP) di Rakhine State jika tidak terjadi perubahan mendasar terkait kondisi kemanusiaan di sana.
Badan-badan PBB telah memberi bantuan bagi para pengungsi di IDP yang terlantar akibat aksi kekerasan di Rakhine State yang bergejolak pada tujuh tahun lalu.
Surat tertanggal 6 Juni itu mengatakan bahwa PBB bersedia memberikan bantuan jika pemerintah Myanmar mengatasi persoalan mendasar mengenai kebebasan bergerak para muslim Rohingya.
"Kebijakan pemerintah Myanmar saat ini berisiko melahirkan segregasi," tutur Ostby.