Soal Kashmir, Pakistan minta DK PBB turun tangan
Pakistan meminta India untuk tidak menganggap sikap menahan diri mereka karena lemah.
Pakistan pada Selasa (13/8), meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertemu dengan tujuan membahas pencabutan status khusus Kashmir oleh India. Wilayah di Himalaya itu telah lama menjadi titik nyala hubungan dua negara tetangga yang sama-sama berkekuatan nuklir ini.
Kebijakan India otomatis menghapus keistimewaan Kashmir untuk memiliki hukum sendiri dan mengizinkan warga luar negara bagian itu membeli properti dan berdiam di sana.
Saluran telepon, interner dan jaringan televisi di Jammu dan Kashmir telah diblokir sejak kebijakan kontroversial India diumumkan pada 5 Agustus. Selain itu, New Delhi juga menerapkan pembatasan pergerakan dan pertemuan.
"Pakistan tidak akan memprovokasi konflik. Tetapi India seharusnya tidak salah mengira bahwa kami menahan diri karena lemah," ungkap Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi dalam suratnya kepada Dewan Keamanan.
"Jika India memilih untuk menggunakan kembali kekuatan, Pakistan diwajibkan untuk merespons, sebagai bentuk pembelaan diri, dengan seluruh kemampuannya," kata Qureshi seraya menambahkan bahwa pertimbangan implikasi berbahaya itulah yang menjadi alasan pihaknya mendesak dilaksanakannya pertemuan DK PBB.