Agenda apa di balik pelemahan KPK?

Masih belum hilang dari ingatan bagaimana Jokowi sangat berapi-api mengemukakan visi dan misinya, tentang penegakan hukum korupsi dalam debat capres dan cawapres 2019, pada beberapa waktu lalu.

Pada saat itu, Jokowi seakan memahami kehendak dan kemauan masyarakat terkait penegakan hukum korupsi, sehingga dengan tegas Jokowi menyebutkan, akan “memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)” sebagai satu-satunya lembaga yang terdepan dalam penegakan hukum korupsi.

Namun visi dan misi yang dinyatakan secara tegas oleh Jokowi, yang saat ini dalam posisi menunggu pelantikan sebagai presiden periode kedua, sedang mendapatkan ujian yang cukup berat, khususnya berkaitan dengan isu pelemahan KPK.

Setidaknya terdapat dua peristiwa yang berkaitan dengan isu pelemahan KPK. Isu pertama, berkaitan dengan seleksi calon pimpinan KPK, dan isu kedua terkait revisi UU KPK yang sedang digodok di DPR.

Anehnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan yang berkepentingan langsung dengan penegakan hukum korupsi, belum memberikan tanggapan atau respons terhadap kedua permasalahan yang sedang diprotes masyarakat.