DPR dukung peningkatan anggaran 2026 untuk KPK, PPATK, dan BNN

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Dede Indra Permana, membacakan hasil rapat kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Kamis (10/7).

Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR RI menyatakan menerima penjelasan dari ketiga lembaga mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 serta usulan program dan anggaran untuk tahun 2026.

Dede menegaskan bahwa DPR siap mendukung dan memperjuangkan kebutuhan anggaran ketiga institusi yang berperan strategis dalam menjaga integritas dan ketahanan nasional, khususnya dalam pemberantasan korupsi, pencucian uang, dan narkotika.

“Tadi teman-teman fraksi mendukung penguatan untuk masing-masing mitra. Minimal jangan sampai dikurangin lagi anggaran yang sudah ada,” kata Dede di Kompleks Parlemen, Kamis (10/7).

Secara rinci, Komisi III menerima usulan program dari KPK dengan pagu indikatif sebesar Rp878,04 miliar, dan akan memperjuangkan tambahan anggaran sebesar Rp1,34 triliun, sehingga total anggaran yang diusulkan mencapai Rp2,22 triliun.

Selain itu, DPR juga menerima penjelasan dari PPATK yang mengajukan pagu indikatif sebesar Rp199,02 miliar, dan tambahan anggaran Rp991,94 miliar, sehingga total menjadi Rp1,19 triliun. Untuk BNN, usulan pagu indikatif yang disampaikan adalah Rp1,01 triliun, dengan tambahan anggaran Rp1,14 triliun, sehingga total anggaran yang diusulkan menjadi Rp2,15 triliun.

Seluruh hasil rapat ini akan dibawa oleh Komisi III DPR RI ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk disinkronkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.