4 fraksi DPRD tolak pertanggungjawaban APBD DKI 2019 

Rapat paripurna DPRD DKI mengenai Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P2APBD) tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibumbui aksi walk out. Empat fraksi yang keluar yaitu Golkar, Nasdem, PSI, dan PAN. 

Namun, aksi tersebut tidak memengaruhi hasil keputusan rapat. Pimpinan DPRD DKI tetap mengesahkan P2APBD tahun anggaran 2019 Pemprov DKI Jakarta. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna, Senin (7/9), di Gedung dewan DPRD DKI Jakarta. 

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyatakan, rapat paripurna tersebut dihadiri oleh 50 orang anggota dewan. Menurut dia, jumlah tersebut sudah kuorum sehingga P2APBD dapat disahkan. 

"Paripurna 50 orang. Secara keputusan ini sah ya. Saya ingin menanyakan apakah raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2019 untuk ditetapkan jadi peraturan daerah (perda) dapat disetujui," kata Ketua Pras, sapaan akrabnya.

Adapun alasan keempat fraksi keluar rapat lantaran mereka tak sepakat atau menolak laporan pertanggungjawaban P2APBD Pemprov DKI. Empat fraksi yang menolak menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak transparan dalam menyampaikan data laporan pengeluaran APBD 2019.