Amnesty International: Saatnya HAM jadi isu utama

Amnesty International Indonesia merekomendasikan sembilan agenda pokok soal Hak Asasi Manusia (HAM). Amnesty International kepada kedua pasangan calon presiden memiliki sikap terkait agenda yang direkomendasikan tersebut.

Peneliti Amnesty, Papang dalam paparannya, berharap pemerintah maupun legislatif mempunyai perspektif HAM dalam menjalankan pemerintahan. Kesempatan itu tidak boleh dilewatkan oleh pemerintah maupun parlemen.

"Pemerintah dan parlemen terpilih berikutnya memiliki kesempatan untuk mengubah Indonesia menjadi pionir dalam isu HAM di kawasan Asia Tenggara," kata Papang Hidayat saat menyampaikan laporan Amnesty, Jakarta, Senin (15/4).

Sembilan agenda tersebut, adalah soal perindungan hak atas kebebasan berekspresi, berpikir, berkeyakinan beragama  dan berkepercayaan; pertanggungjawaban HAM masa lalu dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan; hak-hak perempuan dan anak perempuan; penegakan HAM di Papua; perlindungan dan kepastian pertanggungjawban atas pelanggaran HAM oleh perusahaan-perusahaan di sektor minyak kelapa sawit; penghapusan hukuman mati; serta perlindungan hak-hak individu minoritas seksual.

Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq menjelaskan, selama kepemimpinan Joko Widodo, perspektif HAM menjadi basis kebijakan pemerintah.