BAKN DPR: Kucuran PMN ke BUMN besar, tapi hasilnya tak jelas

Jumlah anggaran negara yang diguyurkan pemerintah untuk memperkuat keuangan BUMN amat besar. Suntikan dana lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) itu, mengutip laporan keuangan pemerintah pusat pada 2021, mencapai Rp2.377 triliun. Akan tetapi sampai saat ini belum jelas dampak dari guyuran PMN itu seperti apa.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Hendrawan Supratikno memahami pemerintah memiliki keterbatasan anggaran. Akan tetapi, prioritas anggaran harus diperbaiki. Agar tidak tanggung dalam menyelesaikan suatu masalah.

"Ini tidak ada laporan yang jelas efisiensinya, efektifitasnya. Itu sebabnya kami meminta Kementerian Keuangan memberi laporan dan sampai hari ini belum ada," tandas politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Hendrawan dan anggota BAKN secara khusus pergi ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/7), bertemu jajaran direksi PT PAL (Persero) dan PT Pelindo (Persero). Juga pejabat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. DPR menjaring masukan jajaran direksi BUMN terhadap PMN sebagai bahan dukungan BAKN dalam melakukan telaah.

Secara khusus, Hendrawan meminta kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, untuk tidak memberikan suntikan dana PMN secara setengah-setengah kepada BUMN yang membutuhkan. Karena itu hanya memperpanjang penderitaan perusahaan tersebut.