Merasa disudutkan di kasus KPU, PDIP klaim konsiten tak langgar hukum

"Jangankan melanggar hukum, yang tercela juga tidak. Itu konsisten PDIP yang kita lakukan selama ini."

Ketua KPU Arief Budiman berjalan bersama Koordinator Tim Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta dan juru bicara Teguh Samudera sebelum pertemuan tertutup di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Foto Antara/Akbar Nugroho Gumay

Wakil koordinator tim hukum PDIP Teguh Samudera menyatakan banyak informasi miring ihwal operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pekan lalu, yang menjatuhkan citra partainya. Padahal menurutnya, PDIP merupakan partai yang selalu menaati norma dan aturan hukum yang berlaku.

"Kita taat asas hukum, PDIP selama ini selalu menjunjung tinggi hukum. Proses penegakan hukum ya kita dukung. Jangan sampai di-framing seperti yang terjadi saat ini. Jelaskan kepada semuanya, PDIP konsen penegakan hukum dan kita support," ujar Teguh di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/1).

Dia pun mengklaim partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tak pernah melakukan pelanggaran hukum. Menaati hukum, kata dia, merupakan suatu kewajiban untuk partai berlambang banteng itu.

"Jangankan melanggar hukum, yang tercela juga tidak. Itu konsisten PDIP yang kita lakukan selama ini," katanya.

Langkah tim hukum PDIP menemui sejumlah komisioner KPU, dilakukan sebagai upaya untuk membendung pembusukan terhadap partai pemenang Pemilu 2019. Koordinator tim hukum PDIP I Wayan Sudirta menerangkan, kedatangan mereka untuk meluruskan informasi terkait keterlibatan kader PDIP dengan OTT KPK.