DPD gelar jajak pendapat pembentukan Provinsi Papua Selatan

Rencana pemekaran Papua dan Papua Barat membentuk Provinsi Papua Selatan diharapkan menunggu kesepakatan jajak pendapat semua pihak.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Filep Wamafma mendorong agar pemerintah tidak terburu-buru dalam merealisasikan rencana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat. Pasalnya, masih ada beda pendapat dari masyarakat terkait hal tersebut yang belum terakomodasi.

"Pansus pada prinsipnya berada pada posisi netral. Kami tidak berpihak kepada pihak mana pun, tapi kami mengumpulkan data informasi yang sebanyak-banyaknya," kata Filep saat menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Pansus akan menggelar diskusi jajak pendapat terlebih dahulu kepada seluruh elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat ihwal rencana pemekaran tersebut. Nantinya, ia berharap pemerintah mau mengikuti keputusan yang diperoleh dari jajak pendapat itu.

"Mudah-mudahan dari aksi yang kami temukan dapat direkomendasikan tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan," sambungnya.