DPD gelar jajak pendapat pembentukan Provinsi Papua Selatan

Rencana pemekaran Papua dan Papua Barat membentuk Provinsi Papua Selatan diharapkan menunggu kesepakatan jajak pendapat semua pihak.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Papua DPD RI, Filep Wamafma mendorong agar pemerintah tidak terburu-buru dalam merealisasikan rencana pemekaran wilayah Papua dan Papua Barat. Pasalnya, masih ada beda pendapat dari masyarakat terkait hal tersebut yang belum terakomodasi.

"Pansus pada prinsipnya berada pada posisi netral. Kami tidak berpihak kepada pihak mana pun, tapi kami mengumpulkan data informasi yang sebanyak-banyaknya," kata Filep saat menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Pansus akan menggelar diskusi jajak pendapat terlebih dahulu kepada seluruh elemen masyarakat di Papua dan Papua Barat ihwal rencana pemekaran tersebut. Nantinya, ia berharap pemerintah mau mengikuti keputusan yang diperoleh dari jajak pendapat itu.

"Mudah-mudahan dari aksi yang kami temukan dapat direkomendasikan tentang langkah-langkah apa yang harus dilakukan," sambungnya.

Dia menegaskan, masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat pada dasarnya bukan hanya isu rasisme. Lebih dari itu, ada masalah lain yang urgen seperti keadilan dan kesejahteran masyarakat Bumi Cenderawasih.

Dikatakan Filep, masalah keadilan dan kesejahteraan ini bisa juga menjadi satu akar timbulnya kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Berangkat dari itu, ia berharap agar pemerintah juga memerhatikan semuanya.

"Letupan-letupan konflik Papua, apapun itu sebenarnya perlu penanganan tingkat kementerian. Misalnya kasus PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan PT Freeport dan kemudian rencana juga BP (perusahaan kilang minyak British Petroleum) saya dengar akan melakukan PHK besar-besaran juga. Kami pikir ini perlu ditangani secara cepat," papar akademisi yang menjabat sebagai Ketua STIH Manokwari tersebut.

Selain kasus PHK, ia juga mendorong pemerintah memerhatikan masalah penerimaan pegawai negeri sipil (PNS) dan konflik politik lokal. Afirmasi-afirmasi sangat dibutuhkan untuk menghindari letupan yang tidak ada kaitannya antara faktor sejarah masa lalu dan sekarang.