DPR: BRIN bukan satu-satunya lembaga Iptek di UU 11/2019
Karenanya, Perpres 33/2021 dinilai mengabaikan amanat Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek.
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR, Andi Yuliani Paris, menyebut, peleburan sejumlah lembaga ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sisnas Iptek).
Menurutnya, BRIN bukan satu-satunya lembaga yang diatur dalam regulasi tersebut. Yuliani merupakan salah satu legislator yang turut membidani lahirnya UU Sisnas Iptek.
"Kalau kita betul-betul memperhatikan (UU Sisnas Iptek), ada mandat untuk lembaga-lembaga penyelenggara Iptek dan BRIN itu bukan lembaga penyelenggara Iptek," katanya dalam webinar Alinea Forum "Model Integrasi BRIN," pada Jumat (18/6).
Dirinya berpendapat, ada dua entitas penting yang diatur dalam UU Sisnas Iptek, kelembagaan Iptek dan BRIN. Dalam Pasal 14 dan Pasal 42 UU Sisnas Iptek, terangnya, menyebutkan soal penyelenggara dan kelembagaan IPTEK.
Penyelenggara Iptek tersebut mencakup lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pengembangan lembaga pengkajian, dan lembaga penerapan. Sementara itu, kelembagaan Iptek meliputi kelembagaan yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, kelembagaan pengkajian dan penyerapan, kelembagaan perguruan tinggi, kelembagaan badan usaha, dan kelembagaan penunjang.